JAKARTA, MENARA62.COM– Para pendiri negara Indonesia sesungguhnya telah meletakkan sistem ekonomi Pancasila sebagai landasan membangun negara. Tetapi sayangnya, konsep ekonomi Pancasila belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah.

Alhasil meski sudah 71 tahun merdeka, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia belum bisa direalisasikan. Justeru ketimpangan pembangunan (gini rasio) makin tinggi.

“Struktur ekonomi Indonesia cenderung ekonomi liberalisme, sejak era Presiden Soeharto, dimana 400 konglomerat berhasil menguasai 90 persen kekayaan bumi Indonesia,” jelas Chandra Setiawan, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di sela peluncuran Buku Sistem Ekonomi Pancasila, Jumat (14/04/2017)

Arah kebijakan ekonomi yang sudah menyimpang dari Pancasila tersebut terus berlanjut. Penguasaan atas kekayaan bumi Indonesia oleh para kongomerasi tersebut pada tatanan ekonomi sepanjang orde baru bahkan reformasi, masih sulit untuk diubah, untuk dikembalikan ke sistem ekonomi Pancasila.

Menurut Chandra, untuk kembali ke ekonomi Pancasila, dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Perlu langkah yang tegas dan berani untuk mengembalikan bumi Indonesia atas penguasaan pengusaha asing maupun lokal kepada rakyat.

“Padahal sesuai dengan UUD 1945 yang belum diamandemen, bumi air dan seisinya harus dikelola untuk kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Rektor Universitas Trilogi Asep Saefuddin mengatakan pembenahan sistem perekonomian dari kecenderungan kapitalis menuju ekonomi Pancasila sesungguhnya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Dengan konsep membangun dari daerah pinggiran, pemerintah saat ini mencoba membagikan kue pembangunan kepada rakyat yang selama ini terabaikan.

“Dulu, menyewa mobil di Papua, sehari bisa Rp 2,5 juta karena saking mahalnya bensin. Sementara di Bogor paling hanya Rp 900 ribu,” kata Asep yang juga wakil ketua Forum Rektor Indonesia.

Demikian juga dengan harga pangan dan produk-produk lain. Harga yang berlaku di Papua bisa puluhan kali lipat dibanding harga yang berlaku di Pulau Jawa.

Tetapi saat ini lanjut Asep, harga kebutuhan dan produk antara Papua dengan Jawa hampir sama. Bahkan produk yang dihasilkan BUMN memiliki harga yang sama rata. Pun pembangunan infrastruktur utamanya jalan, mulai gencar dilakukan di wilayah Papua dan Indonesia timur lainnya.

“Konsep ekonomi berkeadilan seperti yang diinginkan Pancasila ya seperti ini, rakyat dimana pun, menemukan harga yang sama, kualitas yang sama dan perlakuan yang sama,” tukas Asep.

Untuk membantu pemerintah kembali ke kithah ekonomi Pancasila, Universitas Trilogi menggagas penyusunan buku tentang  ekonomi Pancasila. Buku setebal 200 halaman tersebut merupakan buah pikiran dari sejumlah pengamat dan ahli ekonomi.

Buku tersebut kata Asep rencananya akan dibawa ke Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk dikaji lebih lanjut. Harapannya, buah pikiran tentang ekonomi Pancasila mampu membawa bangsa Indonesia kembali kepada trah aslinya yakni ekonomi Pancasila.