Perumusan hasil Diskusi Panel Serias terkait Ketahanan Nasional

JAKARTA, MENARA62.COM– Hidup matinya sebuah bangsa bergantung penuh pada peran warga negaranya.  Jadi meskipun negara memiliki pemimpin yang bagus, pertumbuhan ekonomi yang baik jika warga negaranya tidak sanggup menjawab tantangan, maka bangsa tersebut bisa mati atau punah.

“Banyak negara-negara di Eropa Timur yang dulu ada sekarang lenyap. Atau Uni Soviet, kurang apa negara tersebut, sekarang juga sudah tidak ada,. Tetapi sebaliknya, Palestina, dengan kondisi ekonomi yang kurang baik dan tentaranya terus menerus digempur, tetapi hingga sekarang negara tersebut tetap eksis,” kata Pontjo Sutowo, Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti (YNSB) sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan di sela Diskusi Panel Serial ke-17 bertema Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa, Sabtu (3/11).

Dalam diskusi panel kali ini menampilkan pembicara Dr. Bambang Pharma Setiawan, Mayjend TNI (Purn) I Dewa Putu Rai, Prof. Dr. Bambang Wibawarta, Laksda TNI (Purn) Dr. Yani Antariksa dan Achmad Chodjim.

Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan

Karena itu ia menilai bahwa umur sebuah bangsa tergantung pada sikap warga negaranya, apakah sanggup  menjawab tantangan yang dihadapi atau tidak. Peran warga negara jauh lebih dominan dibanding keberadaan pemimpin, kesejahteraan dan komponen lainnya untuk bertahannya satu negara, 100 tahun bahkan 1000 tahun yang akan datang atau selamanya.

Pontjo mengingatkan bahwa konsep ketahanana nasional antara jaman dahulu dengan sekarang berbeda. Bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)  yang dihadapi oleh negara terus berkembang dinamis, terutama dengan meningkatnya kemajuan teknologi informasi. Karena itu konsep ketahanan nasional harus diupdate terus.

“Kita menyadari bahwa ancaman terhadap bangsa dan negara semakin kompleks dengan spektrum yang makin meluas meliputi bidang militer, ideologi, politik, ekonomi dan budaya,” lanjutnya.

Demikian cepatnya dinamika ancaman dewasa ini, sehingga kemudian muncul konsep baru yang disebut accelerated wanare, terutama ancaman yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kondisi ini menuntut respon negara yang lebih cepat dan kreatif.

Ketika ATHG makin meningkat, disisi lain indeks ketahanan nasional Indonesia masih dalam posisi kurang tangguh. Berdasarkan hasil pengukuran kondisi ketahanan nasional yang dilakukan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhanas 2016, indeks ketahanan nasional Indonesia berada pada angka 2,6 dari rentang 1-5. Artinya, kondisi ketahanan nasional Indonesia dalam posisi kurang tangguh.

“Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari tantangan, ancaman, hambatan, gangguan. Namun apabila tidak diperbaiki maka dalam jangka panjang stabilitas nasional bisa goyah,” tukas Pontjo.

Sementara itu Iman Sunario, Ketua Penyelenggara Diskusi Panel Serial Menggalang Ketahanan Nasional untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa mengatakan bahwa ketahanan nasional saat ini bukan lagi tugas atau monopoli angkatan bersenjata semata. Ketahanan nasional juga menjadi urusan semua rakyat.

“Semua dilibatkan. Partisipasi rakyat menjadi sangat penting  dalam ketahanan nasional sebuah bangsa,” kata Iman.

Ia mengingatkan saat ini proxy war banyak menyasar masyarakat. Demikian juga kejahatan siber, 89 persen justeru menghajar bidang bisnis, bidang dimana masyarakat luas terlibat banyak.

Jadi yang disasar siber itu bukan pemerintah, bukan diplomatiknya, bukan pula angkatan bersenjatanya. Tetapi bisnis, karena ini adalah bidang yang sangat vital  yang menjadi penggerak bangsa,” lanjutnya.

Karena itu kita semua harus menciptakan kesadaran bersama bahwa kita harus menciptakan rasa kebangsaan. Pengaruh buruk dari globalisasi hanya akan bisa dinetralkan dengan kebangsaan.

Iman Sunario, Ketua Penyelenggara Diskusi Panel Serial

Diskusi panel serial (DPS) itu sendiri sudah berlangsung 17 kali. Rangkaian diskusi yang berlangsung 16 kali sebelumnya, dirumuskan dalam diskusi kali ini dengan melibatkan sejumlah pakar dan ahli, termasuk audiens. Tujuannya merumuskan hasil diskusi sebagai bentuk masukan bagi pengembangan ketahanan nasional baik sebagai konsep, doktrin maupun kondisi. Tentunya harus menggunakan falsafah Pancasila sebagai paradigma berpikir.

Pontjo berharap dengan menggunakan Pancasila dan kerangka berpikir keamanan nasional yang komprehensif, rumusan hasil rangkaian diskusi DPS dapat menjadi masukan bagi semua kalangan guna meningkatkan kewaspadaan.

“Kita cari benang merahnya dalam kaca peradaban, apa sebenarnya yang menjadi tantangan kita, masalah-masalah apa yang ada, potensi-potensi apa yang kita punya untuk menjadi negara yang besar dan sejahtera,” tutup Pontjo.