BPPT
oto arsip. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza saat menjelaskan mobile electronic identity dalam Rakornas Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/2/2019). (Dok. BPPT)

JAKARTA, MENARA62.COM – Pemanfaatan teknologi mobile electronic identity (mobile eID) memungkinkan bagi masyarakat mendapat layanan publik dari pemerintah secara digital. Dengan layanan ini masyarakat juga tidak perlu keluar kantor atau rumah.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza seperti dikutip dari Antara mengatakan dengan jumlah pengguna internet mencapai 143 juta, sangat memungkinkan dimanfaatkan untuk layanan publik digital jika teknologi mobile eID dapat diterapkan.

Namun lanjut Hammam, untuk masyarakat Indonesia yang berada dipelosok, yang belum terjangkau internet tentu masih harus memakai KTP elektronik (KTP-el), sambil menunggu pemerintah menyelesaikan jaringan komunikasi broadband Palapa Ring yang dapat menjangkau seluruh daerah Indonesia.

BPPT, menurut dia, sedang menyiapkan teknologi ini. Tetapi, untuk penggunaannya di Indonesia tentu kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Indonesia, diakui Hammam, saat ini sebenarnya masuk di fase II yakni penggunaan KTP-el Multiguna dengan memasukkan berbagai data-data lain terkait kependudukan. Tahap berikutnya adalah mengembangkan mobile eID, di mana masyarakat akan dapat mengakses layanan-layanan pemerintah maupun swasta dengan menggunakan identitas asli dirinya dari mana saja dirinya  berada.

“Saat ini eranya aplikasi layanan masyarakat yang dapat diakses melalui PC (komputer pribadi/personal computer) atau smartphone. Sehingga dengan adanya e-ID nanti, seseorang yang menggunakan fitur layanan publik baik di android maupun IOS, dapat diketahui identitasnya,” kata Hammam.

Hammam mengatakan e-ID ini merupakan suatu metode pembuktian identitas seseorang secara elektronik. Secara prinsip, teknologi ini akan lebih luas pemanfaatannya dari pada KTP-el.

Pemanfaatannya penting guna menjaga keamanan di dunia maya. Seperti diketahui, dengan memanfaatkan internet, sangat mudah untuk membuat identitas palsu. Seorang bisa membuat akun email, akun Facebook, akun Instagram dan akun media  sosial lainnya dengan menggunakan identitas yang berbeda-beda.

Dengan e-ID ini, maka layanan publik akan mendapatkan kepastian tentang identitas individu yang meminta layanannya. Tidak hanya itu, Hammam bahkan mengatakan teknologi ini juga memungkinkan individu berbelanja daring dengan mobile eID.

“Tentunya hal ini juga dapat mendukung program pemerintah, untuk menangkal hoaks,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT Michael A. Purwoadi mengatakan metodologi pelayanan publik berkembang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan.

Jika pada awalnya setiap individu harus datang ke berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan, sekarang diperkenalkan Unit Pelayanan Publik Terpadu, di mana anggota masyarakat datang untuk mendapatkan layanan apapun yang diinginkannya, ujar Michael.

“Sekarang diusahakan agar penduduk tidak perlu lagi datang ke Unit Pelayanan Publik Terpadu, akan tetapi cukup menggunakan internet dari tempat tinggalnya atau kantor untuk meminta layanan yang dibutuhkannya. Inilah tren saat ini yang memudahkan masyarakat kita dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah,” lanjutnya.