RNPK
Mendikbud Muhadjir Effendy di sela pra RNPK memberikan keterangan pers

DEPOK, MENARA62.COMSistem zonasi menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019. Dalam sambutan pra RNPK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengingatkan bahwa zonasi adalah upaya untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapat layanan pendidikan yang bermutu.

“Sistem zonasi pendidikan menjadi salah satu strategi yang kita lakukan agar  semua siswa terlayani pendidikan bermutu,” kata Mendikbud, Senin malam (11/2/2019).

Dengan mengutamakan kedekatan dan jarak antara domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikannya maka anak-anak dari kelompok marginal termasuk yang berasal dari keluarga miskin menjadi mempunyai peluang yang sama untuk mendapat layanan pendidikan yang bermutu.

Untuk mendukung sistem ini, lanjut Mendikbud, maka kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah memastikan seluruh wilayah Indonesia memiliki satuan pendidikan yang bermutu. Dan pada waktunya nanti, seluruh satuan pendidikan menjadi bermutu.

“Mari secara bersama menyusun rencana intervensi sampai di tingkat satuan pendidikan baik melalui intervensi anggaran maupun regulasi untuk menggerakkan semua fihak menjalankan tugasnya secara konsekuen,” kata Mendikbud.

Muhadjir mengingat menjamin pendidikan bermutu bagi semua anak-anak Indonesia adalah yang sangat penting. Hal ini telah diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, salah satunya adalah urusan pendidikan. Dalam ketentuan UU dimaksud menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Lebih lanjut Mendikbud mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya budaya. Keduanya hanya akan maksimal pemanfaatan jika dikelola dan dibangun oleh sumberdaya manusia yang unggul.

“Kita memiliki modal manusia yang sangat banyak. Tahun 2019 ini saja jumlah penduduk Indonesia mencapai 268 juta jiwa dan jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 285 juta jiwa tahun 2025, atau naik sekitar 17 juta jiwa hanya dalam waktu 6 tahun. Jumlah ini terus meningkat dan diperkirakan menjadi 306 juta pada tahun 2035,” tukas Mendikbud.

Menurutnya, menjadikan Indonesia sebagai negara besar dengan SDM unggul dan produktif adalah kewajiban semua fihak. Sektor pendidikan yang kita tangani hanya salah satunya tetapi merupakan sektor sentral. Wajib bagi negara untuk memastikan layanan pendidikan tersedia tidak hanya secara merata tetapi berkualitas.

Layanan pendidikan juga harus disediakan sejak usia dini sampai penduduk dewasa untuk memungkinkan terjadinya pendidikan sepanjang hayat.  Pendidikan dan pengasuhan anak usia dini sangat penting. Masa usia dini adalah masa emas karena periode itulah “return on investment” tertinggi dari semua investasi yang diberikan pada siklus hidup manusia.

“Tidak hanya itu, masa itu juga masa kritis, karena jika tidak ditangani dengan baik maka potensi mereka akan terbuang begitu saja,” katanya.

Oleh karena kita sepakat untuk memastikan sampai tahun 2030  harus mengupayakan agar semua anak mendapat layanan PAUD minimal satu tahun sebelum mereka masuk SD.

“Membangun manusia tidak sebatas membangun kemampuan inteligensianya. Tetapi juga membangun rasa. Membangun norma. Membangun karakter. Dan untuk konteks saat ini tentunya membangun kecakapan Abad-21 agar manusia Indonesia menjadi manusia seutuhnya, tidak hanya cakap secara individu tetapi juga produktif, cakap bersaing di tingkat regional dan global dengan tetap menanamkan kearifan dan budaya Indonesia,” tutup Mendikbud.