Rommy Tersangka
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers penetapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy sebagai tersangka suap di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Tersangka. Itulah, pengumuman Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kepastian status hukum ini, bisa mematikan karis Romahurmuziy (Rommy) ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Antara melansir, KPK resmi menetapkan Rommy, bersama dua orang lainnya sebagai tersangka terkait suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Setelah dinantikan batas waktu 24 jam, KPK pun sebelum waktu itu habis, telah memastikan status hukum Rommy.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka dlsimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerlan Agama Rl tahun 2018 -2019,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga penerima Romahurmuziy dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Muhammad Muafaq Wirahadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Haris Hasanuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara ini, diduga Romahurmuziy bersama-sama dengan pihak Kemenag RI menerima suap, untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag RI, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Total uang yang diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OT) di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) berjumlah Rp156.758.000.

Sebelumnya, KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jumat (15/3/2019).

Enggan bicara

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo enggan bicara soal status hukum Rommy. Ia mengungkapkan untuk menantikan status hukum yang akan diumumkan oleh KPK.

Kondisi ini, tak pelak menimbulkan sejumlah spekulasi tentang elektabilitas Presiden Joko yang maju sebagai salah satu kandidat dalam pemilu presiden mendatang, mengingat Rommy juga sangat dekat dengan Presiden Joko. Paling tidak, itu diperlihat melalui sejumlah foto yang disebagai di media sosial.