Pontjo Sutowo Ingatkan Jangan Habiskan Energi untuk Urus Pemilu

aliansi kebangsaan
FGD pembukaan Diskusi Serial Kebangsaan yang digelar Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengingatkan bahwa pemilihan presiden hanyalah sarana, bukan tujuan utama pembangunan. Karena itu sewajarnya anak bangsa tidak terjebak oleh siklus lima tahunan bernama Pemilu.

“Jangan menempatkan Pemilu seolah-olah merupakan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sehingga seluruh energy terkuras hanya untuk mengurus pemilu,” kata Pontjo dalam FGD pembukaan Diskusi Serial Kebangsaan yang digelar Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) bertema Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban Menuju Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila, Rabu (21/3/2019).

Ia mengingatkan bahwa sejak Negara Indonesia didirikan, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kesadaran akan cita-cita bangsa Indonesia tersebut harus kita segarkan kembali ditengah situasi politik yang penuh kegaduhan menjelang Pemilu.

Pontjo mengakui energy politik kita terlalu banyak terkuras untuk memenangkan kontestasi politik. Hal tersebut membuat agenda-agenda pembangunan hanya sekedar merespon hal-hal yang bersifat jangka pendek, tambal sulam dan tidak fundamental.

Padahal hakekat pembangunan itu sendiri adalah gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas (survival) suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh kualitas budaya dan peradaban yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan social: ranah mental spiritual, ranah institusional-politikal dan ranah material teknological.

Pengembangan ketiga ranah tersebut memerlukan keandalan tiga agen social: rejim pendidikan dan pengetahuan, rejim politik kebijakan, rejim ekonomi produksi

Sementara itu Pengamat Politik Yudi Latif mengatakan Pancasila sudah disepakati sebagai nilai bersama yang mengikat bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu kegaduhan politik menjelang pesta demokrasi tidak sepantasnya membuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata menjadi menurun.

“Kegaduhan politik telah mengakibatkan menurunkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai tepa salira, saling menghargai, saling menghormati,memahami perbedaan, nilai gotong royong dan nilai kerjasama,” kata Yudi Latief

Karena itu ia mengajak para elite politik untuk mereflesikan diri apakah nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Apakah dmeokrasi yang kita anut sudah berbasis pada Pancasila atau belum.

“Ada yang lebih penting dari sekedar konstelasi politik, yaitu Pancasila. Mau dimana kemana Negara ini setelah pemilu nanti,” lanjut Yudi.

Ia mengingatkan bahwa sejatinya inti dari pembangunan nasional adalah meningkatkan peradaban manusia. Teknologi dibangun tanpa peradaban tentu tidak akan memberikan manfaat pada manusia.

Diakui Yudi, perhatian kita pada peradaban cenderung menurun. Energi bangsa lebih banyak dihabiskan untuk berebut kekuasaan dan hal-hal yang sifatnya instan, yang membuai rakyat sesaat. Tetapi hal-hal yang bersifat fundamental cenderung diabaikan.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Emil Salim, pakar ekonomi yang juga pernah menjabat sebagai menteri di era orde baru mengatakan bahwa terkait Pancasila sebagai paradigma pembangunan sebaiknya menggunakan cara berpikir yang sederhana dan praktis.

“Kita ini kan masih dalam proses pembangunan bangsa dan terus berjalan, jadi kita harus mencari karakter kita sendiri di tengah-tengah pergaulan bangsa ini. Di dalam proses pencarian karakter bangsa itu menurut saya, kita mengembangkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan,” jelas Emil.

Selain Prof. Emil Salim dan Dr. Yudi Latif, FGD juga menampilkan pembicara Prof. Didin S Damanhuri, Guru Besar IPB, Mayjen (Purn) I Dewa Putu Rai, Prof. Rochmat Wahab, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuh, dan Prof. Asep Saefuddin.