Haedar Nashir tampak tak kuasa menahan genangan air mata. Dengan suara pelan, menyatakan akan mengawal kasus ini, hingga para petani kembali mendapatkan tanah beserta sertifikatnya dan semua hak-haknya. “Dengan semangat al-Ma’un, petani Karawang kami bantu. Kami berharap ada jalan lanjutan untuk pemecahan kasus terhadap petani Karawang,” katanya.
Muhammadiyah, kata Haedar, akan senantiasa menunjukkan sikap keberpihakan kepada kaum dhu’afa-mustadh’afin. Sejak awal, Muhammadiyah terus melakukan beragam cara untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan segala bentuk kesenjangan sosial-ekonomi.
“Muhammadiyah terus berupaya dalam hal pemberdayaan, pembebasan, dan pemajuan untuk umat dan bangsa,” tuturnya.
Mengingap
Petani tersebut, pada Maret lalu mendatangi Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah di Jakarta pada tengah malam, seusai aksi protes di depan Istana Merdeka. Mereka pada Kamis (16/3/2017) akhirnya memilih menginap di Masjid Taqwa PP Muhammadiyah Menteng Jakarta. Di antara mereka termasuk anak-anak dan lansia.Pada hari itu, sekitar 400 petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe (STTB) berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik pertanahan antara petani dan PT Pertiwi Lestari. Mereka diusir dari rumah dan lahan pertaniannya oleh PT Pertiwi Lestari sejak Oktober 2006. Mereka hidup terlantar di penampungan Rumah Susun Adiarsa milik Pemerintah Kabupaten Karawang. Bantuan sosial dari pemerintah terhadap mereka juga telah dihentikan sejak 13 Februari 2017.
Setelah beberapa malam menginap di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah sambil terus berdemo di siang hari, ratusan petani Teluk Jambe pada Senin, 20 Maret 2017, direlokasi ke Panti Asuhan Muhammadiyah, Jalan KH Mas Mansyur 57, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pertemuan di PP Muhammadiyah, yang meliputi Majelis Pelayanan Sosial, MDMC dan Lazismu. Semua kebutuhan mereka selama di Panti Asuhan ini menjadi tanggung jawab Muhammadiyah.
Atas advokasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, para petani akhirnya sudah berhasil menemui Presiden Jokowi, MPR dan DPR, untuk menyampaikan semua keluh kesah dan tuntutannya. Pada Kamis (4/5/2017) malam, menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga telah bertemu langsung dengan petani, seperti dilansir suaramuhammadiyah.id.
Hasil pertemuan itu di antaranya, menteri memenuhi tuntutan para petani Karawang untuk mengembalikan tanah mereka. Pemulangan para petani akan dilakukan Sabtu (6/5/2017). Sofyan Djalil berjanji seminggu ini akan mencari lahan pengganti, memberi sertifikat dan penampungan sementara di rumah Dinas Bupati Karawang. Tak hanya itu, Kemensos juga akan memberikan jatah hidup Rp 900.000/orang/bulan selama proses ini berlangsung.
