31.3 C
Jakarta

Cegah Pelanggaran, Masyarakat Agar Ikut Awasi Pilkada DKI Putaran Ke-2

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM– Dugaan pelanggaran dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, besar kemungkinan akan terjadi pula pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Karena itu peran Badan Pengawas Pilkada untuk mencegahnya sangat penting dan strategis.

“Pada putaran pertama kami menemukan banyaknya pemilih siluman yang mengakibatkan DPTB meningkat secara tidak wajar dan tidak sesuai undang-undang,” jelas Direktur Eksekutif INDONEXT Dapur Pemilu Indonesia Sa’ad Fatsey, Minggu (16/04/2017).

Dugaan pelanggaran tersebut diakui muncul karena kecenderungan untuk memenangkan calon petahana.  Banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak dapat diakses publik terutama untuk memantau jalannya proses pemilihan. Dan pada umumnya wilayah itu berada pada basis TPS-TPS seperti Kelapa Gading, Sunter Jaya, Sunter Agung, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Pluit, dan apartemen-apartemen yang tidak berpenghuni dijadikan basis domisili mereka.

“Jika hal ini dibiarkan maka akan sangat berbahaya, terlebih jika kebijakan KPU DKI memberi kebebasan pemilih berdasarkan KTP semata, maka akan sangat dengan mudah terjadi manipulasi pemilih dari sisi identitas. Dan hal Ini lebih berpotensi dilakukan oleh pasangan petahana yang cenderung didukung pemerintah,” lanjutnya.

Fakta ini, kata Sa’ad, Harus kita cegah, sebab upaya membangun suatu pikada yang jujur dan berintegritas adalah tujuan dan cita-cita kita bersama sebagai suatu bangsa besar dan demokratis.

“Mari kita semua berusaha untuk mencegah pelanggaran dan menjaga marwah pilkada Jakarta, karena Jakarta adalah barometer kestabilan politik Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Muhammad Sukur Mandar mengungkapkan bahwa pilkada adalah proses politik, tentu cara-cara yang diutamakan calon apalagi incumben biasanya adalah dengan melakukan cara politik penuh intrik.

Karena itu masyarakat harus tampil secara tegas dan kompak untuk ikut mengawasi TPS-TPS dan pemilih, agar dapat berjalan sesuai fungsi dan haknya. Sebab kecurangan itu, pada umumnya menjadi penyebab instabilitas.

“Kita tentu berharap Jakarta aman dan kondusif, tentu semua itu tergantung pada ada atau tidak adanya keadilan dalam pilkada ini,” kata Sukur.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!