PALANGKA RAYA, MENARA62.COM — GAPKI dukung penertiban izin perkebunan sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung penertiban izin perkebunan kelapa sawit terutama yang dikuasai para broker.
“Terkait perizinan yang dikuasai oleh broker-broker tanah misalnya, sebenarnya kalau Gapki, terus terang, ya sudah dibatalkan saja. Kita mendukung,” kata Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gapki Eddy Martono R, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah Kamis (30/8/2018), seperti dilansir Antara.
Artinya, lanjut dia, kalau memang perizinan itu ternyata bukan untuk investasi perkebunan melainkan untuk jual beli tanah, maka pihaknya sangat mendukung pembatalan izin tersebut.
“Gapki sangat mendukung apabila itu bukan untuk investasi dan kalau tidak salah bapak ketua cabang juga memberikan pernyataan seperti itu. Silakan sesuai aturan,” ujar Eddy.
Menurut dia, izin perkebunan yang hanya dikuasai broker dapat menghambat jalannya investasi para investor.
“Jangan sampai orang yang mau investasi susah. Yang benar-benar mau berinvestasi justru terhambat oleh broker-broker seperti ini,” katanya.
Di sisi lain, dia mengatakan, secara nasional sampai 2017 total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia berdasarkan data Ditjen Perkebunan memiliki luas 14 juta hektare.
Luas lahan tersebut terdiri dari perkebunan rakyat 5,6 juta hektare atau sekitar 42,31 persen, kemudian perkebunan besar negara seluas 710,2 ribu hektare atau 6,32 hektare dan sisanya perkebunan besar swasta 7,71 juta hektare atau 51,37 persen.
Eddy mengatakan, produk minyak sawit adalah salah satu komoditas pertanian Indonesia yang mengalami surplus produksi. Bahkan 70 persen dari total produksi membawa Indonesia menguasai pasar minyak nabati global, dan Indonesia memperoleh penghasilan devisa cukup besar dari komoditas sawit.
“Komoditas minyak sawit dan turunan menyumbangkan devisa rata-rata 20 miliar dolar AS pendapatan ekspor setiap tahun. Ini merupakan penyumbang terbesar ekspor Indonesia saat ini,” kata Eddy.
Pernyataan itu diungkapkan Eddy saat dikonfirmasi terkait hampir 50 persen perizinan perkebunan sawit di Kalteng sampai saat ini belum beroperasi karena diduga terdapat peran oknum broker.
Acara itu sendiri dilaksanakan oleh Gapki bekerja sama dengan PWI Kalteng dan diikuti sekitar 30 jurnalis dan 20 mahasiswa.
“Kami bangga karena mendapat dukungan dari Gapki Kalteng maupun pusat sehingga bisa menggelar ‘workshop’ ini. Ini luar biasa sekali karena bisa untuk menambah wawasan para jurnalis,” kata Ketua PWI Kalteng, Sutransyah.
