Politik Inklusif Muhammadiyah
Politik Inklusif Muhammadiyah
close

Politik inklusif Muhammadiyah tidak dipahami dalam arti sempit, politik kekuasaaan atau politik kepemiluan, tetapi jauh lebih luas lagi. Politik inklusif yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah praktik politik dalam berbagai dimensi kehidupan sebagaimana disajikan dalam buku Politik Inklusif Muhammadiyah, Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan (2019). Buku ini diterbitkan oleh UMY Press.

Pemikiran inklusif Muhammadiyah yang dituliskan dalam buku ini, memiliki perspektif berbeda. Para intelektual yang menuliskannya, berasal dari berbagai kalangan dengan perspektif beragam. Namun, mereka memiliki kesamaan pandangan bahawa Muhammadiyah telah memiliki bukti nyata dalam mengaktualisasikan Islam berkemajuan diberbagai dimensi kehidupan.

Pada bab kedua buku ini, mempresentasikan praktik-praktik nyata gerakan Muhammadiyah di bidang politik kesejahteraan. Praktik-praktik kesejahteraan itu, dengan sangat baik telah dijelaskan oleh Ahmad Ma’ruf dan Hempri Suyatna yang memaparkan tentang peran Muhammadiyah dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Secara khusus, Andi Azhar mencoba memotret pengaruh teologi Al-Ma’un dalam gerakan dakwah terhadap pekerja migran Indonesia di Taiwan. Kemudian, David Effendi dan RIjal Ramdani fokus pada peran politik kesejahteraan Muhammadiyah di bidang lingkungan hidup.

Masmulyadi menganalisis peran Muhammadiyah di bidang filantropi dan lingkungan hidup. Sementara itu, Rahmawati Husein dan Arif Jamali Mui menceritakan peran fundamental Muhammadiyah di bidang kebencanaan baik dilevel nasional maupun internasional.

Bab selanjutnya, menerangkan tentang konsep dan praktik politik yang beradab dalam pandangan Muhammadiyah. Bachtiar Dwi Kurniawan mencoba membedah relasi antara Muhammmadiyah, Pancasila dan ideologi negara-bangsa. Irvan Mawardi mempertajam analisanya tentang pilar keadilan untuk Indonesia yang berkeadaban.

Arif Jamali Muis, mencoba menafsirkan tentang beragama yang mencerahkan dalam konteks kerja-kerja kemanusiaan. Sementara Roni Tabroni dan Suswanto menawarkan gagasan sekolah politik Muhammadiyah yang berkemajuan sebagai sebuah jalan agar mewujudkan kader politik yang intelektual sehingga strategi politik Muhammadiyah selalu memiliki dampak positif dalam setiap pemilu.

Miftahulhaq memaparkan bahwa masjid harus menjadi pusat dakwah yang mencerahkan, untuk politik kebangsaan yang beradab. Lebih lanjut, Bachtiar Dwi Kurniawan menawarkan gagasan Muhammaidyah sebagai jalan untuk membongkar teologi yang selama ini ada dan menawarkan teologi pembebasan.

Hendra Darmawan menguraikan tentang visi nasionalisme dan internasionalisme Muhammaidyah. Moh Mudzakkir menjelaskan tentang bagaimana pentingnya politik pendidikan di Muhammadiyah. Sementara itu, Paryanto, Fajar Riza Ul Haq, dan Zuly Qodir, masing-masing dari mereka bertiga menjelaskan tentang politik Muhammadiyah, persoalan meritokrasi dan politik identitas serta fenomena politik kaum Muslim modernis.

Baca sebelumnya: Politik Inklusif Muhammadiyah 1, 2

Baca berikutnya: Realitas Politik Kepemiluan