JAKARTA, MENARA62.COM – Langkah praperadilan mantan Menpora Imam Nahrawi gagal total. Hakim tunggal Elfian menolak seluruh permohonan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, meskipun sudah mengerahkan 23 pengacara untuk melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hakim menilai, penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon (KPK) telah sah. “Bahwa termohon telah melakukan pemeriksaan, menemukan dua alat bukti, yaitu bukti saksi dan bukti surat yang berkaitan dengan perkara a quo,” kata Elfian saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan Imam di Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (12/11/2019).
Hakim juga menilai bahwa penyidikan terhadap Imam berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 adalah sah. “Tanggal 28 Agustus 2019 telah mengeluarkan Sprindik bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi. Termohon telah memiliki dua alat bukti yang sah, yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat,” ungkap Elfian.
Selanjutnya, Hakim menilai surat penahanan terhadap Imam tertanggal 27 September 2019 pun sah. Hal ini menepis pihak Imam yang menilai surat penahanan tersebut, yang ditanda tangani Ketua KPK Agus Rahardjo, tidak sah dan cacat hukum, karena saat konferensi pers pada 13 September 2019, Agus bersama dua wakilnya Laode M Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo.
“Walaupun ada pernyataan pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden, namun secara yuridis Presiden belum memberikan putusan pemberhentian pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan juga belum mengajukan penggantian pada DPR. Secara de facto pimpinan KPK yang mengundurkan diri tersebut masih melakukan tugasnya,” kata Elfian.
Dari pertimbangan tersebut, lanjut dia, di KPK tidak ada kekosongan pimpinan. Sehingga, apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan penahanan terhadap Imam adalah sah.
Kemudian dalam pertimbangannya, Hakim juga menilai soal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK. “Karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019 maka segala tindakan perbuatan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum 17 Oktober 2019 adalah tetap sah,” ujar Elfian.
Oleh karena itu, alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan Imam harus dinyatakan patut untuk ditolak. “Mengadili, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim Elfian.
Daftar Penerimaan Uang
Pada persidangan dengan agenda jawaban termohon, KPK menjelaskan kronologis penerimaan sejumlah uang oleh Imam Nahrawi. Total berjumlah Rp26,5 miliar.
Penerimaan uang tersebut termasuk yang didapat melalui peraih medali emas Olimpiade cabang bulu tangkis Taufik Hidayat untuk penanganan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh adik Imam, Syamsul Arifin.
“Bahwa termohon memperoleh sejumlah data dan informasi yang dapat menerangkan adanya serangkaian peristiwa penerimaan sejumlah uang kepada saudara Imam Nahrawi atau pemohon selaku Menpora melalui saudara Miftahul Ulum dengan rincian sebagai berikut,” kata tim Biro Hukum KPK Natalia Kristanto saat membacakan jawaban atas permohonan praperadilan Imam Nahrawi.
Dari staf pribadinya Miftahul Ulum, Imam Nahrawi mendapatkan uang dengan rincian:
1. Pada 2018 menerima total Rp11,5 miliar dari Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy yang merupakan “commitment fee” atas proses pengurusan sampai dengan pencairan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora pada tahun anggaran 2018.
2. Pada 6 Agustus 2017 mendapat sejumlah Rp400 juta dari Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Chandra Bhakti dan Bendahara Supriyono sebagai “honor” selaku Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima di luar nilai kewajaran sebagaimana tercantum dalam Standar Biaya Umum (SBU) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Pada akhir 2017, Imam mendapat sekitar Rp1,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy
4. Pada akhir 2017, Imam mendapat sekitar Rp1 miliar dari Satlak Prima yang diambil oleh Miftahul Ulum di rumah Taufik Hidayat
5.Pada 6 Agustus 2015, sejumlah Rp300 juta dari Alfitra Salamm atas permintaan Miftahul Ulum untuk kepentingan Imam Nahrawi pada acara Muktamar salah satu Ormas keagamaan.
“Bahwa penerimaan uang-uang tersebut diterima oleh Miftahul Ulum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada (saksi-saksi, dokumen, dan alat bukti lain yang disimpan secara elektronik), Miftahul Ulum adalah representasi dari Imam Nahrawi,” tambah tim biro hukum KPK.
Selain penerimaan tersebut, terdapat juga permintaan sejumlah uang oleh Imam Nahrawi selaku Menpora yang rinciannya adalah:
1. Sekitar November 2018, sejumlah Rp7 miliar dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy melalui bendahara KONI Lina Nurhasanah untuk penanganan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh adik Imam, Syamsul Arifin yang penanganannya dilakukan di salah satu instansi penegak hukum.
2. Pada 12 Januari 2017, Imam menerima sebesar Rp800 juta melalui Taufik Hidayat untuk penanganan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Syamsul Arifin yang penanganannya dilakukan di salah satu instansi penegak hukum.
3. Pada 2016, Imam total memperoleh Rp4 miliar dengan rincian Rp2 miliar diterima melalui salah seorang PNS Kemenpora untuk disetorkan ke kas negara sebagai penggantian kerugian keuangan negara terkait pemeriksaan BPK dan pada sekitar November 2016, mendapat Rp2 miliar melalui Reiki Mamesah untuk memuluskan pengajuan anggaran Olympic Center di APBN-P 2016.
