“Kapal Baru” Sandiaga

JAKARTA, MENARA62.COM — “Kapal Baru” Sandiaga Uno. Peneliti Menara62 Institute, Social and Political Research Center Imam Prihadiyoko mengatakan, politisi pindah partai di Indonesia, tampaknya menjadi hal yang biasa. Biasanya terjadi menjelang pemilu, untuk mendapatkan “tiket” dari partai politik untuk menjadi kandidat bupati/walikota ataupun gubernur. Atau, bisa juga dilakukan oleh kader partai yang ingin maju dalam pemilu sebagai anggota legislatif.

Setelah kemarin pamit dari Partai Gerindra, Senin (24/4/2023), juru bicara DPP Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan mengatakan, partainya masih menunggu bergabungnya Sandiaga Uno secara formal ke partai berlambang Ka’bah tersebut.

Situs Antaranews.com melansir, bila Sandiaga yang masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jadi bergabung dengan PPP, maka pihaknya akan mendiskusikan terkait penempatan posisi Sandiaga dalam jajaran pengurus partai. Saat ini, ia masih belum mengungkapkan apa posisi itu, karena masih menantikan kepastian soal bergabungnya ini.

Jika jadi bergabung dengan PPP, maka tampaknya peluang untuk diusung PPP sebagai calon wapres yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, capres yang dicalonkan PDI Perjuangkan, semakin terbuka. Apalagi, mertua Ganjar merupakan tokoh PPP, bahkan kakak kandungnya menjadi salah satu anggota DPRD dari PPP di Jawa Tengah.

“Kita masih tunggu kehadiran beliau secara formal, beliau sudah beberapa kali silaturahmi dengan Ketum PPP (Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono), Insya-Allah nanti ada saatnya kita tunggu perkembangan lebih lanjut,” kata Donnie, sapaan karib Usman.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku, sudah mendapat informasi di media massa, terkait keluarnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra.

Dalam sistem politik di Indonesia, tampaknya memang tidak ada larangan bagi politisi untuk berpindah partai. Selain itu, soal kepantasan politik, tampaknya juga tidak ada “etika” yang dilanggar.

“Sepertinya politisi pidah partai merupakan hal yang lumrah dalam perpolitikan nasional, terutama terjadi menjelang pemilu,” ujar Imam.