JAKARTA, MENARA62.COM– Proyek-proyek China dalam berbagai pembangunan di Indonesia mulai mendominasi. Tampilnya China ini menjadi fenomena baru seiring makin menurunnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat.
Menurut Dr Siswo Pramono, Director Generalisasi / Head of Policy Analisis and Development Agency Ministry of Foreign Affair of the Republic of Indonesia, perubahan landscape global tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara Asia Tenggara dan Australia pun mengalami hal serupa, dimana proyek-proyek China bermunculan mengalahkan Amerika Serikat.
Melalui dominasi proyek, China diam-diam mengembangkan silent akuisisi, yakni menguasai negara dengan diam-diam melalui jalur ekonomi. Dan ini menjadi bentuk ancaman non militer yang patut diwaspadai.
“Proyek-proyek China sebenarnya memiliki dua sisi mata uang, ancaman sekaligus peluang. Jika bangsa Indonesia mampu memanfaatkan proyek China dengan win-win solution, kita tidak akan terpuruk karenanya. Demikian pula sebaliknya,” kata Siswo Pramono pada Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema Pertahanan Non Militer yang digelar Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YNSB), Sabtu (12/8).
Win-win solution di sini adalah adanya keberanian untuk menolak proyek China yang tidak membuat kita memiliki keuntungan yang sama dari yang diperoleh mereka. Misalnya menolak tenaga kerja proyek didatangkan dari China, sehingga peluang meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh.
Bagi Siswo, tertangkapnya ratusan ton narkoba yang diselundupkan dari negara asing oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), atau penyebaran konten pornografi dapat dikatakan bukan merupakan kriminalitas biasa. Kasus-kasus tersebut merupakan bentuk baru perang non militer yang kini semakin nampak ke permukaan.
Sekretaris Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Brigjen TNI Didi Sudiana menyatakan jika di era globalisasi, ancaman non militer semakin berbahaya bagi kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itu perlu diperkuat pertahanan non militer. Pertahanan non militer di sini adalah pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Dalam Kementerian Dalam Negeri sendiri, peran strategis yang dimilikinya telah dijabarkan dalam PP No 11 Tahun 2015. Ada 3 area yang telah dilakukan dalam perjuangan non militer yang dilaksanakan. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 3142 Perda yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga dengan penguatan kapasitas Ormas dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia global.
Sementara itu Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Arkian Lubis, menyatakan jika ancaman non militer kini sangat tampak dipermukaan, dengan adanya terorisme, radikalisme, cyber crime, dan intoleransi yang membahayakan negara. Perlu ada respon terhadap hal tersebut agar tidak menimbulkan gangguan bagi negara.
“Sebagai institusi yang dalam sejarahnya merupakan bagian dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Polri berharap kebhinekaan terus dapat dijaga dan 4 konsensus nasional dapat semakin tersosialisasi agar ancaman non militer setidaknya mampu diminimalisasi,” kata Arkian Lubis.
