Oleh: Budiawan, Cangkrukan
JAKARTA, MENARA62.COM – Satu tahun berlalu sejak Kabinet Prabowo-Gibran dilantik. Janji-janji besar? Banyak terdengar. Hasil nyata? Lembaga riset CELIOS memberi jawabannya: skor negatif menumpuk di beberapa kursi menteri. Angka-angka ini tidak bohong: dari -7 hingga -151, mereka bukan sekadar statistik, tapi sinyal keras bahwa sebagian pejabat seakan “berjibaku” dengan kegagalan sendiri.
Di pucuk tertinggi daftar, Bahlil Lahadalia (ESDM, -151) menjadi simbol pejabat tersandera kepentingan politik dan bisnis. Transisi energi bersih lamban, terobosan minim, seolah kabinet ini sedang menonton dunia berubah dari balik jendela kaca. Dadan Hindayana (-81) di Badan Gizi Nasional gagal menghadirkan pengawasan yang berarti; kasus keracunan massal jadi catatan hitam. Natalius Pigai (-79) di HAM? Minim terobosan, terkesan “aman” dalam rutinitas, tapi jauh dari tuntutan publik.
Daftar negatif berlanjut: Raja Juli Antoni (-56), Fadli Zon (-36), Widiyanti Putri Wardhana (-34), Zulkifli Hasan (-22), Budiman Sudjatmiko (-14), Yandri Susanto (-10), Nusron Wahid (-7). Setiap angka adalah cermin ketidakmampuan menghadirkan dampak nyata. Bandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur, yang sering muncul di daftar menteri berprestasi—bukti bahwa efektivitas bukan teori, tapi praktik yang bisa diukur.
Pesan tersirat? Prabowo, reshuffle bukan lagi opsi, tapi kewajiban. Menteri dengan skor merah bukan sekadar beban administrasi, tapi risiko nyata bagi kredibilitas pemerintahan dan implementasi kebijakan strategis. Untuk profesional Gen Z, ini pelajaran nyata: akuntabilitas tidak kenal kompromi, hasil nyata bukan sekadar retorika.
Inilah titik masuk Performance Management. Sistem yang mengukur, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja bukan hanya untuk perusahaan swasta atau HRB jargon. Pemerintah bisa meniru prinsip ini: goal setting jelas, pemantauan berkala, reward-punishment konsisten. Menteri, sama seperti manajer perusahaan, harus bertanggung jawab atas output, bukan hanya laporan. Transparansi dan evaluasi publik menjadi “audit” yang tidak bisa diabaikan.
Evaluasi CELIOS bukan sekadar daftar skor negatif: ia adalah alarm bagi setiap pejabat dan pembuat kebijakan. Dan untuk Gen Z profesional: ingat, kinerja bukan hak prerogatif—ia kewajiban yang bisa diukur, dipantau, dan diperbaiki. Mengabaikannya sama dengan membiarkan sistem berjalan pincang, di kabinet maupun korporasi.
Di era di mana data berbicara lebih keras daripada janji politik, menjadi menteri atau manajer tanpa kinerja jelas sama saja dengan duduk di kursi kosong—tapi semua orang melihatnya.
—
Referensi:
* Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2025). Evaluasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran. Diakses dari [https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/10/Evaluasi-Kinerja-1-Tahun-Pemerintahan-Prabowo%E2%80%93Gibran-.pdf](https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/10/Evaluasi-Kinerja-1-Tahun-Pemerintahan-Prabowo%E2%80%93Gibran-.pdf)
* Setahun Prabowo-Gibran, Ini Daftar Peringkat Kinerja Menteri Menurut Survei CELIOS. (2025). Tempo.co. Diakses dari [https://www.tempo.co/politik/setahun-prabowo-gibran-ini-daftar-peringkat-kinerja-menteri-menurut-survei-celios-2081352](https://www.tempo.co/politik/setahun-prabowo-gibran-ini-daftar-peringkat-kinerja-menteri-menurut-survei-celios-2081352)
* Survei Celios: Menteri ESDM Bahlil Dapat Nilai Minus 151, Budi Gunadi 40. (2025). Tempo.co. Diakses dari [https://www.tempo.co/politik/survei-celios-menteri-esdm-bahlil-dapat-nilai-minus-151-budi-gunadi-40-2081334](https://www.tempo.co/politik/survei-celios-menteri-esdm-bahlil-dapat-nilai-minus-151-budi-gunadi-40-2081334)
