BANDUNG, MENARA62.COM – Ketua Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP) Nawang Wulang Wawan Gunawan menegaskan bahwa kehidupan manusia sejatinya tidak pernah terlepas dari politik. Bahkan hal-hal yang kerap dianggap personal seperti cara berpakaian, pilihan berkerudung, hingga keputusan berkuliah pun merupakan bagian dari ekspresi politik dalam kehidupan sehari-hari.
Hal tersebut disampaikan Wawan saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum bertema “Gen Z dan Politik” yang digelar oleh prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) UM Bandung di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, pada Rabu (14/01/2026). Menurutnya, mahasiswa yang berhasil masuk perguruan tinggi sejatinya telah melewati proses politik melalui seleksi dan kompetisi yang ketat.
Wawan juga menjelaskan bahwa politik pada dasarnya bersifat netral. Politik menjadi kotor bukan karena hakikatnya, melainkan karena cara manusia menjalankannya. “Politik menjadi kotor ketika kekuasaan diraih dengan cara-cara tidak etis seperti suap. Sebaliknya, politik akan bersih jika proses kampanye dan mendapatkan kekuasaan dilakukan secara jujur,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah saat ini masih ada politisi yang bersih, Wawan mengakui bahwa pertanyaan tersebut tidak mudah dijawab. Namun, ia menekankan pentingnya kesadaran kritis masyarakat, terutama generasi muda seperti mahasiswa, agar tidak apatis terhadap dunia politik dan justru ikut memperbaikinya.
Lebih jauh, dia mengutip pandangan budayawan dan penyair Gus Mus, Wawan menyebutkan bahwa politik terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan politik kekuasaan. Politik kerakyatan tercermin melalui upaya pemberdayaan dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
Oleh karena itu, dia pun mengajak mahasiswa UM Bandung untuk menentukan pilihan jalur politik yang akan diambil. Menurutnya, pilihan politik itu penting karena seseorang yang tidak memiliki sikap dan pilihan politik berpotensi menjadi korban politik.
Ia juga menyinggung terkait peran agama dalam penguatan demokrasi dan upaya mengatasi polarisasi sosial. “Agama harus jadi kekuatan moral yang mengedepankan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, serta menjadi alat kritik atas ketidakadilan sosial dan politik, sekaligus memperkuat gerakan sipil yang berpihak pada kepentingan bersama,” tandasnya.
Pada waktu yang sama, Kaprodi Hukum Keluarga Islam UM Bandung Yudi Daryadi menegaskan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting sebagai upaya memperkuat literasi politik anak-anak generasi z yang terkadang mendapat stigma apatis terhadap politik. Oleh karena itu, Yudi berharap mahasiswa prodi HKI yang hadir pada acara ini harus bisa menegasikan stigma tersebut.
”Dalam arti bahwa persoalan politik tidak selalu harus diterjemahkan pada persoalan perebutan kursi kekuasaan. Kesadaran untuk membangun bangsa yang baik juga sesungguhnya itu bisa juga disebut sebagai kesadaran politik,” imbuh Yudi.
Dia juga berharap generasi z semakin melek politik, terutama melalui media sosial yang sudah menjadi keseharian mereka dewasa ini. Generasi z lahir saat era digital dan lekat hidupnya dengan media sosial. Mereka diharapkan mampu lebih peduli terhadap persoalan bangsa, termasuk politik, kritis terhadap gaya hidup pejabat negara yang terkesan arogan di jalan raya, misalnya, melalui media sosial yang mereka punya.(*)
