Di balik spanduk penerimaan mahasiswa baru, dunia pendidikan tinggi sesungguhnya sedang berhadapan dengan satu kenyataan yang tak selalu nyaman diakui: mahasiswa datang dengan motif yang sangat beragam. Kampus, sadar atau tidak, sedang bermain di sebuah “pasar” dengan karakter konsumen yang berbeda-beda.
Mari kita jujur sejenak, tidak semua mahasiswa datang untuk ilmu. Ada mahasiswa yang sekadar butuh ijazah, dan mereka sanggup membayar mahal untuk itu. Ada pula mahasiwa yang butuh ijazah, tapi tak punya kemampuan finansial. Ada mahasiswa yang ingin ijazah, namun terkendala waktu karena bekerja. Sebagian lainnya justru ideal: mereka butuh ijazah dan ilmu, biaya bukan soal. Ada pula mahasiswa yang tak terlalu peduli gelar, asal ilmunya dapat. Bahkan ada kelompok yang ingin semuanya, ijazah dan ilmu, tetapi berharap bisa gratis.
Tujuh profil ini bukan asumsi. Ia hidup nyata di ruang-ruang kelas, grup WhatsApp mahasiswa, hingga meja pendaftaran kampus.
Ketika Kampus Harus Memilih Sikap
Berhadapan dengan realitas tersebut, kampus pun mengambil sikap yang berbeda-beda. Ada kampus yang memilih ketat: seleksi masuk serius, kehadiran diawasi, kelulusan bukan formalitas. Fokusnya bukan sekadar cuan, tapi marwah akademik.
Di sisi lain, ada kampus yang sangat longgar. Bagi mereka, yang penting roda operasional berputar. Masuk mudah, kuliah fleksibel, kelulusan bisa “diatur”. Diantara keduanya, ada kampus yang berada di wilayah abu-abu: tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, sekadar cukup agar kampus tetap hidup.
Konsekuensinya nyata. Banyak kampus gulung tikar karena tak ada pendaftar. Sementara kampus lain, justru kebanjiran mahasiswa karena menawarkan fleksibilitas waktu dan biaya. Universitas Terbuka (UT) misalnya, menjadi contoh bagaimana sistem daring dan efisiensi membuat pendidikan tinggi dapat diakses luas dengan biaya relatif murah.
Ada pula kampus swasta yang “nanggung”: tidak semurah UT, tidak seketat PTN. Beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) berada di posisi ini. Di sisi lain, salah satu universitas swasta di ibukota yang saya kenal menunjukkan bahwa biaya terjangkau tidak otomatis berarti kualitas rendah, jumlah mahasiswa tumbuh pesat, operasional stabil.
Perguruan tinggi negeri? Mereka berdiri di atas modal kepercayaan publik. Nama besar, kualitas yang relatif terjaga, dan legitimasi negara membuat peminat tak pernah surut.
Lalu pertanyaannya: PTMA mau berdiri di sisi yang mana?
Murah Bukan Berarti Murahan
Ada kesalahpahaman yang masih kuat di dunia pendidikan: bahwa biaya murah identik dengan kualitas rendah. Padahal, murah sering kali hanya berarti efisien. Fasilitas tak harus mewah. Gedung tidak wajib megah. Kegiatan seremonial yang tak berdampak akademik bisa dipangkas. Sistem pembelajaran bisa daring atau hybrid. UT telah membuktikan itu selama puluhan tahun. Efisiensi yang bijak justru memungkinkan kampus menjalankan tridarma tanpa membebani mahasiswa secara berlebihan.
Soal Kader dan Masa Depan Muhammadiyah
Di sinilah isu menjadi lebih dalam dan ideologis. Muhammadiyah bukan organisasi elit orang kaya. Banyak kadernya berasal dari kelas menengah ke bawah, tetapi memiliki kapasitas intelektual, etos kerja, dan motivasi kuat untuk berkembang. Bayangkan jika mereka diberi akses pendidikan S3 yang terjangkau. Bukan sekadar untuk prestise akademik, tetapi untuk menyiapkan pengelola amal usaha Muhammadiyah di masa depan: rumah sakit, sekolah, universitas, dan lembaga sosial.
Pertanyaannya sederhana namun menusuk: berapa banyak kader Muhammadiyah yang kini bergelar doktor? PTMA jumlahnya banyak. Kampusnya ada. Tapi mengapa kadernya sendiri sulit kuliah?
Ironisnya, tak sedikit dosen dan tenaga kependidikan di PTMA justru berasal dari luar Muhammadiyah. Mereka diberdayakan —tentu dengan alasan rasional— karena sudah bergelar doktor. Sementara kader sendiri harus “mengemis-ngemis” beasiswa atau bantuan. Jika ini terus dibiarkan, Muhammadiyah berisiko kehilangan kontrol intelektual atas amal usahanya sendiri.
Menentukan Arah, Bukan Sekadar Bertahan
Pendidikan tinggi bukan hanya soal bertahan hidup secara finansial. Ia soal arah, keberpihakan, dan keberlanjutan nilai. Kampus —terutama PTMA— perlu menjawab dengan jujur: apakah ia ingin sekadar menjadi pabrik ijazah yang fleksibel dan aman secara finansial, atau menjadi lembaga kaderisasi intelektual yang sungguh-sungguh menyiapkan masa depan persyarikatan?
Murah bisa dirancang. Berkualitas bisa diupayakan. Namun, hal yang paling sulit justru keberanian untuk memilih posisi dan konsisten menjalaninya. Karena pada akhirnya, kampus bukan hanya tempat kuliah. Ia adalah cermin nilai yang diperjuangkan.
Penulis: Tristanti, Aktivis Pengajian Muhammadiyah
