JAKARTA, MENARA62.COM – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana menyelenggarakan Kongres Umat Islam pada April 2018 di Jakarta. Dalam kongres tersebut, GNPF akan menyoroti isu-isu utama yang berkembang di tahun politik yang terkait dengan kepentingan umat Islam.
“Tujuan kongres umat Islam untuk menyoroti isu-isu utama yang berkembang di tengah umat, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019,” ujar Ustad Yusuf Muhammad Martak, Ketua GNPF Ulama, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/3/2018).
Kongres ini jelas Yusuf, akan membahas berbagai isu seperti memperkuat persatuan umat dalam menghadapi tahun politik, sikap umat islam dalam pilkada dan pilpres agar dapat menghasilkan pimpinan yang membawakemaslahatan bagi umat.
“Kami ingin mengedukasi umat di tahun politik ini terutama terkait perhelatan pilkada 2018 dan pilpres 2019 agar umat memahami dan menentukan calon pemimpin yang layak dipilih sesuai rekam jejak yang bersih dan kompetensinya,” ucapnya.
Persatuan umat, lanjut dia, penting dijaga di tengah terpaan isu-isu utama yang rentan memecah belah dan tren berita palsu (hoax).
“Concern kami terutama untuk menjaga spirit GNPF MUI yang berhasil mengatasi permasalahan penista agama dan mempersatukan umat,” tuturnya.
Selain isu politik dan berita hoax, kongres juga akan membahas isu lain seperti kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama.
“Khusus terkait kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama, GNPF Ulama mengapresiasi langkah penegak hukum untuk memproses kasus tersebut. GNPF Ulama juga menghimbau agar keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Menurut Yusuf, kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama memang benar terjadi dan bukan hoax. GNPF Ulama terlibat langsung dalam proses pembuktiannya.
“Sepanjang evaluasi kami, kasus ini juga cenderung terorganisasi dan sistematis seperti pernyataan Din Syamsuddin, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban,” paparnya.
Menyikapi berkembangnya isu-isu utama di tengah umat, dia menilai, GNPF Ulama akan terus menyuarakan aspirasi untuk membantu pemerintah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hukum. Tujuannya agar pemerintahan dapat berjalan efektif sehingga tidak terpecah konsentrasinya dalam pembenahan bidang ekonomi.
Seperti diketahui, pada Oktober 2017 GNPF MUI berubah nama menjadi GNPF Ulama. Ustad Yusuf Muhammad Martak didaulat menjadi ketua GNPF Ulama menggantikan Ustad Bachtiar Nasir (UBN). Istilah ‘ulama’ dalam GNPF Ulama akan menjadi ijma bersama dari tokoh-tokoh GNPF dan ulama-ulama yang ada dalam mengambil keputusan.
Sebelumnya, GNPF MUI dibentuk sekitar bulan Oktober 2016 di Jakarta oleh sejumlah ulama dan tokoh, buntut dari kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta saat itu.
GNPF MUI lalu menggerakkan sebuah aksi besar-besaran dalam mengawal kasus penistaan agama itu, yang populer dengan sebutan Aksi Bela Islam. Aksi yang digelar beberapa kali ini sempat diikuti jutaan umat Islam dari berbagai kalangan dan daerah di Indonesia pada Jumat, 2 Desember 2016 (Aksi 212).
“Sekali lagi kami tegaskan, seperti dicontohkan dalam Aksi 212 lalu, GNPF Ulama adalah gerakan nasional yang cinta damai dan anti anarkisme. Kami menghargai kebhinekaan. Setelah dua tahun berjalan, struktur organisasi GNPF Ulama juga mengalami perubahan dalam rangka penyegaran dan pemutakhiran. Ke depan, struktur organisasi GNPF Ulama akan berbentuk presidium,” tutup Yusuf.
