BEIRUT, MENARA62.COM — Para pengunjuk rasa anti-pemerintahan Libanon Ahad ini melanjutkan demonstrasi besar-besaran di Riad Al-Solh dan Lapangan Martir, di jantung kota Beirut. Mereka ingin mendesakkan reformasi politik secara total pada pemerintahan Libanon, tidak cukup dengan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Saad Hariri.
Zeina Al-Helou, seorang analis urusan publik, mengatakan kepada Arab News bahwa “seruan untuk menjatuhkan pemerintah telah dipenuhi, yaitu dengan mundurnya PM Hariri. “Tetapi ada tuntutan lain yang ingin kami capai,” katanya.
Para pengunjuk rasa sekarang fokus pada pembentukan pemerintah dari luar kelompok-kelompok politik yang berkuasa saat ini. Mereka menginginkan pemerintahan yang bebas korupsi, tidak sektarian, dan kabinetnya diisi para teknokrat.
“Kami tidak menjatuhkan Saad Hariri secara pribadi, tetapi kami menggulingkan pemerintah yang mencakup Hizbullah, Gerakan Patriotik Bebas (FPM) dan komponen politik lainnya, karena praktik politik mereka selama bertahun-tahun membawa kami ke situasi buruk,” kata Al-Helou pula.
Protes di seluruh negeri mereda pada Sabtu (2/11/2019) atau hari ke-17 gelombang unjuk rasa anti-pemerintah yang diwanai bentrokan dengan aparat keamanan. Sementara itu, para pendukung Gerakan Amal Syiah yang pro-pemerintah, melancarkan protes tandingan di dekat rumah Ketua Parlemen Nabih Berri, menyusul rumors di media sosial bahwa para demonstran akan berkumpul di sana untuk menyerukan pengunduran dirinya.
Al-Helou mengatakan, meskipun rumors di media sosial itu salah, antusiasme pengunjuk rasa belum mendingin. “Kami mengandalkan orang untuk bergabung dengan gelombang massa pada Ahad ini. Protes terus berlanjut. Para pemerotes berada di satu lembah dan kekuatan politik yang berkuasa di lembah lain,” ujarnya.
Sementara Kantor Kepresidenan Lebanon belum mengeluarkan jadwal konsultasi dengan parlementer untuk menunjuk pengganti Hariri, yang mengundurkan diri empat hari lalu. Kantor Pers Presiden kemarin mengatakan, Presiden Michel Aoun telah melakukan kontak yang diperlukan, “tetapi situasi saat ini membutuhkan penanganan yang tenang”.
“Konsultasi yang dipercepat dalam kasus-kasus semacam itu dapat menimbulkan dampak yang berbahaya,” kata Presiden Michel Auon.
