24.5 C
Jakarta

Kepengurusan DPP Kowani Harus Cerminkan Keterwakilan Organisasi Perempuan Anggota

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Ir Giwo Rubianto Wiyogo mengingatkan bahwa Kowani bukanlah organisasi perempuan yang biasa. Ini adalah organisasi federasi yang membawahi 96 organisasi perempuan yang ada di Indonesia dengan berbagai latar belakang yang berbeda baik tingkat pendidikan, agama, ekonomi, profesi maupun suku.

“Karena merupakan organisasi federasi, maka kepengurusan juga mencerminkan keterwakilan semua organisasi anggota Kowani, semua harus terwakili,” kata Giwo pada Rapat Kerja dan Orientasi Kelembagaan pertama kepengurusan Kowani 2019-2024, Rabu (20/2/2020).

Kepengurusan DPP Kowani periode 2019-2024 lanjut Giwo terdiri atas 190 orang pengurus. Mereka merupakan hasil pemilihan dari masing-masing organisasi anggota Kowani yang siap untuk bersinergi melaksanakan program kerja Kowani lima tahun ke depan.

“Jadi pada kegiatan ini kita sinergikan persepsi dan pemahaman yang sama antar pengurus dari berbagai bidang kerja untuk bersama-sama melaksanakan agenda lima tahunan kepengurusan Kowani,” tambah Giwo.

Menurut Giwo, menyamakan pola berpikir pengurus melalui orientasi kelembagaan sesuai visi dan misi Kowani yakni meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan dan anak, amat penting dilakukan. Tujuannya agar Kowani tetap berjalan pada koridor dan rel yang tepat sesuai dengan keinginan para pendiri Kowani.

Lebih lanjut Giwo mengatakan bahwa lima tahun ke depan, Kowani akan meningkatkan sinergi dan kemitraan dengan pemerintah. Dimana saat ini, presiden memiliki focus kerja untuk meningkatkan SDM unggul.

“Kowani akan berada pada program tersebut, ikut mendukung dan berpartisipasi dalam menciptakan SDM yang unggul,” kata Giwo.

Beberapa agenda penting akan menjadi focus kegiatan Kowani diantaranya pemberdayaan ekonomi perempuan, pengurangan kasus pernikahan dini, peningkatan kesehatan perempuan, penuntasan kasus kekerasan pada anak dan perempuan, penuntasan angka buta huruf, peningkatan angka partisipasi pendidikan perempuan dan program lainnya.

“Jadi kita tetap merujuk pada program pemerintah,” tutup Giwo.

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!