YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman Setyo memberikan apresiasi atas komitmen dari 12 provinsi yang sudah melakukan perjanjian kerja sama untuk mempercepat penyaluran dana bergulir di daerahnya masing-masing. Ke-12 provinsi itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
“LPDB KUMKM itu satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM yang tidak dibolehkan untuk membuka cabang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita menjalankan strategi berupa sinergi dan kerja sama dengan provinsi dalam menyalurkan dana bergulir. Bagi provinsi yang belum melakukan perjanjian kerja sama dengan kami, saya harapkan untuk segera melakukannya,” tegas Braman di hadapan seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 Bidang Koperasi dan UMKM di Yogyakarta, Kamis malam (5/4/2018).
Braman menyatakan, untuk tahun anggaran 2018 ini LPDB KUMKM menyiapkan dana bergulir sebesar Rp1,2 triliun. Rinciannya, Rp750 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp450 miliar untuk pola syariah.
“Dengan besarnya dana bergulir tersebut, kami pun bangun sinergitas dengan berbagai lembaga, termasuk dengan para kepala dinas koperasi dan UKM tingkat provinsi di seluruh Indonesia,” kata Braman.
Sinergi dengan Pemda pada 2018 ini, lanjut Braman, akan lebih difokuskan untuk pembiayaan koperasi produksi atau sektor riil, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan.
“Potensi dan prospek koperasi produksi yang berada di luar Pulau Jawa itu sangat luar biasa, dan itu belum tersentuh dana bergulir. Selama ini, 70% dari total penyaluran dana bergulir hanya tersebar di Pulau Jawa. Dan dari 70% itu, 80% di antaranya merupakan koperasi simpan pinjam (KSP). Nah, sinergi dengan para Kepala Dinas di daerah itu agar koperasi produksi yang berada di luar Pulau Jawa pun bisa menikmati manfaat dana bergulir,” papar Braman.
Apalagi, kata Braman, Presiden Jokowi sudah memberi sinyal agar penyaluran pembiayaan lebih diutamakan bagi sektor produktif. “Untuk itu, persyaratan koperasi produksi dalam memperoleh dana bergulir akan diberi kelonggaran, agar sektor produktif ini bisa lebih besar lagi mendapatkan manfaat dari dana bergulir,” tegas Braman.
Tak hanya itu, LPDB KUMKM pun menjalin strategi kerja sama penyaluran dana bergulir dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kami pun melakukan bridging kerja sama pembiayaan dengan BLUD-BLUD. Kita sudah kerja sama dengan BLUD di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Malang. Saya berharap semakin banyak BLUD yang menjalin kerjasama dengan LPDB KUMKM. Kami sama-sama BLU, hanya saja kami di pusat dan mereka di daerah,” tukas Braman.
Kerja sama dengan perusahaan penjaminan pun terus ditingkatkan. Saat ini, LPDB KUMKM sudah menjalin kerjasama dalam penyaluran dana bergulir dengan perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida di 15 provinsi.
“Kami juga bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan nonbank, serta perusahaan ventura, dalam penyaluran dana bergulir. Bahkan, kerja sama dengan perusahaan teknologi keuangan atau fintech dalam menyalurkan langsung kepada pelaku UMKM pun kita jalin. Intinya, semua jalinan kerjasama tersebut bertujuan untuk mempercepat penyaluran dana bergulir,” pungkas Braman. (Agus Y)
