LAHAT, MENARA62.COM – Aliansi Bela Kedaulatan Rakyat (ABKRd) berunjukrasa ke Gedung DPRD Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Mereka menyampaikan aspirasi pasca terjadinya tragedi demonstrasi pada tanggal 21-22 Mei 2019 yang mengorbankan banyak nyawa. Aksi tersebut dilakukan di depan gedung DPRD kabupaten Lahat, Selasa (28/05/2019).
Aksi yang dilaksanakan pada pukul 09.30 WIB itu diawali dengan titik kumpul di Lapangan PJKA Gunung Gajah. Massa kemudian long march dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju Kantor Bupati/DPRD Lahat.
Setelah sampai di halaman gedung DPRD Lahat, pengunjuk rasa melaksanakan shalat ghaib dan doa bersama. Mereka kemudian berorasi dengan tuntutan pada bupati dan anggota DPRD Lahat. Para pengunjuk rasa membawa pocong sebagai simbol matinya demokrasi dan kedaulatan rakyat oleh pemerintahan saat ini.
Adapun tuntutan pengunjuk rasa diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Meminta Bupati/DPRD Lahat turut mengecam dan mengutuk keras Tragedi 21-22 Mei 2019 hingga menyebabkan tidak sedikit korban nyawa.
2. Mengajak Bupati/DPRD Lahat melalui DPR RI agar mendesak pemerintah untuk membentuk TPF kasus tragedi 21-22 Mei 2019.
3. Atas Tragedi 21-22 Mei, desak Menkopolhukam dan Kapolri turun dari jabatannya.
Salah satu dari 6 koordinator lapangan yakni Emil Asy Ary menyampaikan, tujuan aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan akan kondisi bangsa saat ini agar segera ditindak lanjuti.
“Saat ini Indonesia sudah kritis demokrasi, padahal negara sudah menjamin dalam undang undang 1945 pasal 28 ayat 3 bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, tapi nyatanya saat ini ketika rakyat menyampaikan pendapat malah menjadi sasaran hukum dan oknum aparat ketika terjadi aksi massa, ini terjadi akhir akhir ini, seperti aksi kedaulatan rakyat 21-22 mei kemarin di jakarta, maka hari ini kami hadir, rakyat kabupaten lahat prihatin dengan kondisi saat ini, kami turut prihatin ke keberlangsungan demokrasi Indonesai” ujar Emil.
Selama aksi berlangsung, tidak ada satupun dari anggota DPRD Lahat yang menghadiri para pengunjuk rasa. Empat puluh orang anggota DPRD lahat dikabarkan Dinas Luar (DL). Namun para pengunjuk rasa disambut oleh Wakil Bupati Lahat H.Haryanto SE,MM dan Sekwan Lahat H.Safrani. Wakil bupati menyambut baik atas tuntutan pengunjuk rasa. Selama orasi berlangsung situasi aman dan kondusif.
Sementara itu, pengamanan dari pihak kepolisian Polres Lahat cukup ketat. Nampak puluhan polisi dan intel di lokasi memantau jalannya unjukrasa. Mereka mengamankan peserta aksi ABKR, untuk menjaga agar tidak terjadi konflik.
