JAKARTA, MENARA62.COM – Sekolah harus memastikan ketersediaan hand sanitizer (penyanitasi tangan) seiring merebaknya kasus Covid-19. Untuk pengadaannya, sekolah bisa memanfaatkan sebagian dana bantuan operasional sekolah (BOS) guna membeli hand sabitizer.
Hal tersebut dikemukakan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dasar dan Menengah Kemendikbud Harris Iskandar pada taklimat media. Rabu (11/3/2020).
“Sekolah bisa menggunakan sebagian dana BOS untuk membeli hand sanitizer. Ini penting sebagai upaya pencegahan penularan corona virus,” kata Haris dikutip dari Antara.
Dana BOS tahap satu tahun 2020 diakui sudah dikirim ke rekening sekolah. Menurutnya proses penyaluran dana BOS hampir mencapai 100 persen. Tinggal 4 ribu sekolah yang saat ini masih menunggu verifikasi dan validasi data.
Haris mengingatkan bahwa penyediaan sarana pembersih tangan maupun cuci tangan pakai sabun dan alat pembersih sekali pakai merupakan bagian dari Surat Edaran No 3 Tahun 2020 Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan.
Ia menjelaskan terdapat 16 poin dalam surat edaran pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Dimulai dari mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit kesehatan di perguruan tinggi, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, pendidikan dan layanan pendidikan tinggi untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki rencana atau persiapan dalam menghadapi COVID-19.
Selanjutnya, memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun dan alat pembersih sekali pakai. Memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunalan sarana cuci tangan pakai sabun dan pengering tangan sekali pakai.
Kemudian melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya gagang pintu, saklar lampu, komputer, papan tik, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
Memonitor absensi warga satuan pendidikan, memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan, serta tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit.
Melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lembaga layanan pendidikan tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar, mengalihkan tugas pendidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu, serta berkonsultasi dengan dinas pendidikan jika tingkat ketidakhadiran dianggap mengganggu.
Satuan pendidikan juga diminta untuk melaporkan dugaan COVID-19, memastikan makanan yang disediakan sudah dimasak sampai matang, mengingatkan warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat musik tiup.
Selain itu mengingatkan warga satuan pendidikan menghindari kontak fisik langsung, menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti berkemah, dan membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.
Terakhir, warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara terjangkit yang dipublikasikan WHO diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke Tanah Air, demikian Harris Iskandar.
 seiring merebaknya kasus Covid-19 dan diijinkan memanfaatkan dana BOS){kind=link}