JAKARTA, MENARA62.COM – Era revolusi industri 4.0 menuntut tata kelola pemerintah yang lebih adaptif, sehingga bisa mengikuti perkembangan jaman. Sebab jika tidak adaptif, sebesar dan sekuat apapun lembaga pemerintahan akan bisa punah.
“Contohnya adalah dinosaurus, dia besar dan kuat. Tetapi karena tidak adaptif maka dinosaurus pun punah. Tentu kita tidak ingin pemerintahan kita nasibnya begitu,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Membangun Profesionalitas ASN dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0 yang digelar Pascasarjana Institut STIAMI, Sabtu (26/1/2019).
BACA JUGA:
Menurut Syafruddin, adaptasi yang dimaksud adalah segera menyesuaikan diri dengan era digitalisasi, seperti hanya telah dilakukan oleh ratusan negara lainnya. Negara-negara di berbagai belahan bumi, telah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menghidupkan akuntabilitas mesin kelembagaan negara.
Menteri PNRB mengatakan pemerintah Indonesia terus berupaya membangun system e-government di seluruh kelembagaan, membangun postur pelayanan public berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah. Ujung-ujungnya adalah untuk mewujudkan pelayanan public yang baik.
BACA JUGA:
“Pemerintahan atau negara yang lambat dan tidak mau berubah maka negara tersebut akan tertinggal jauh dari negara-negara lainnya,” tambahnya.
Kementerian PANRB diakui Syafruddin telah menyusun Perpres Nomor 95/tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan system pemerintahan dari pusat hingga daerah terluar. Dengan system yang terintegrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan efisiensi anggaran dan sinergitas pusat dan daerah meningkat.
Dalam rangka pengembangan SPBE, Kementerian PANRB jelas Syafruddin telah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan. Hasilnya, kini Indonesia telah berada dalam peringkat atas e-Government Development Indeks berdasarkan survei yang dilakukan PBB tahun 2018.
Ini menjadi jembatan untuk mengantarkan transformasi digital pada pemerintah guna meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan public. Penerapan e-government dapat mengarahkan pengembangan dan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan public.
Menurut Syafruddin, ASN sebagai kunci penting membuka ruang perubahan bagi birokrasi yang professional harus diperkuat kualitasnya. Sebab ASN merupakan pilar penting negara, fondasi penting bagi terselenggaranya pemerintahan.
Hal yang sama juga dikemukakan Tri Widodo, ahli Hukum Tata Negara UII. Dalam paparannya ia mengungkapkan bahwa pelayana public yang dilakukan oleh ASN memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan.
BACA JUGA:
“ASN adalah kunci penting dari penyelenggaraan pemerintah dimana fungsi utamanya adalah pelayanan public,” jelasnya.
Era digital menuntut pelayanan public harus menyesuaikan diri. Jika tidak maka bisa jadi pelayanan public akan terlindas oleh jaman.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2030, perubahan dimensi kehidupan manusia akan terjadi sedemikian masifnya. Dan itu membutuhkan pelayanan public yang serba cepat, transparan, akuntabel, tidak betele-tele dan jika memungkinkan, pelayanan public yang mendekati masyarakat.
Sementara itu Direktur Pascasarjana Institut STIAMI Dr Taufan Maulamin SE AK MM berharap seminar nasional tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa Pascasarjana Institut STIAMI yang berstatus ASN untuk meningkatkan kapasitas diri di era digital.
