JAKARTA, MENARA62.COM — Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dijadwalkan akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 5-7 Maret 2021 di Kempinski Hotel Jakarta dengan tema “Berinovasi Bangkitkan Ekonomi”.
Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, pihaknya ingin rakernas ini untuk mendorong perekonomian di tengah pandemi Covid-19 dan berinovasi bangkitkan ekonomi. HIPMI akan menghadirkan narasumber-narasumber dari para menteri dan juga Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada seluruh pengurus HIPMI se-Nusantara.
Di antaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Insya Allah sudah dijadwalkan. Kita harapkan rakernas ini menjadi pemicu dalam mendorong perekonomian nasional dan juga menteri-menteri yang kami undang bisa memberikan roadmap yang jelas kepada kita, bagaimana para pengusaha bisa bersinergi dan berkontribusi untuk pemerintahan. Kita harapkan meski di tengah pandemi HIPMI bisa terus lahirkan entrepreneur-entrepreneur baru dan berjiwa nasionalis,” ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (1/3/2021).
Rakernas akan dihadiri pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD) se-Indonesia yang akan berlangsung dalam beberapa hari. BPP HIPMI saat ini sedang melakukan konsolidasi organisasi dan menjalankan program kerja.
“Saat ini BPP HIPMI tengah konsentrasi konsolidasi menata organisasi baik di internal BPP maupun BPD HIPMI se-Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, HIPMI adalah organisasi kader yang dirintis oleh para pengusaha muda profesional pada masanya, yang saat ini banyak menjadi tokoh di berbagai bidang. Ketokohan para pendahulu tersebut menjadi teladan bagi pengusaha muda sekarang ini.
Salah satu tolok ukur profesionalnya adalah keberadaan AD/ART yang selalu dijunjung tinggi, karena AD/ART adalah acuan utama dalam berorganisasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan-peyelenggaraan kegiatan terutama permusyawarahan tentu harus mengacu pada AD ART HIPMI.
“Kalaupun dalam realisasi program terdapat berbagai kekurangan semestinya dimaklumi dan diperbaiki bersama-sama, sehingga kehebatan HIPMI di masa lalu bisa terus berlanjut hingga sekarang. Semua yang berkiprah di wadah HIPMI sama-sama menghormati konstitusi yang ada, tidak mengandalkan dan memaksakan keinginannya,” ungkapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, selain membahas konsolidasi internal organisasi HIPMI, Rakernas juga akan membahas perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini. Misalnya membahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha, daya saing usaha kecil menengah (UKM), ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrialisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah.
“Dalam forum ini, HIPMI akan merumuskan berbagai kebijakan organisasi yang diharapkan bukan hanya bermanfaat bagi para anggota HIPMI, namun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas dia. (*)
 dijadwalkan akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)){kind=link}