JAKARTA, MENARA62.COM – Selama lebih dari 50 tahun, pemerintah mempercayakan pembangunan ketahanan keluarga Indonesia kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bahkan di tengah arus modernisasi dan perubahan generasi saat ini pun, peran BKKBN tetap perlu digemakan kembali.
“Peran BKKBN, sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh, harus kembali digemakan dalam Rakernas ini. Selama lebih dari 50 tahun, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana beserta seluruh aspeknya,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara virtual Rapat Kerja Nasional BKKBN Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (22/02/2022).
Wapres mengatakan ada tiga poin yang perlu menjadi perhatian BKKBN dalam penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Program Bangga Kencana) serta penurunan angka stunting.
“Pertama adalah menanamkan sejak dini pemahaman akan pentingnya peran keluarga di dalam menyiapkan manusia Indonesia yang unggul. Program Bangga Kencana diharapkan dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok.
Kedua, lanjut Wapres, aspek akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya harus selalu dijaga. Sebab, penanganan stunting melibatkan banyak pihak dan berbagai sumber pendanaan. “Kepercayaan tersebut juga harus dijaga agar kemitraan tetap langgeng,” pesannya.
Ketiga, Wapres menekankan konvergensi antarprogram. Program, kegiatan, dan anggaran yang diharapkan dapat saling melengkapi sehingga intervensi pemerintah betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran.
“Konvergensi ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah direalisasikan. Membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama,” tegas Wapres.
Penurunan Angka Stunting
Pada bagian lain, Wapres juga menekankan pentingnya penanganan stunting yang harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak bahkan sebelum ia tumbuh dewasa karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitif.
“Padahal human capital sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Bila nyaris 30 persen anak Indonesia stunting, artinya 30 persen kekuatan pembangunan Indonesia di masa depannya terancam hilang,” sambungnya.
Wapres Ma`ruf juga mengatakan, kerugian ekonomi bagi negara yang ditimbulkan oleh stunting juga merupakan masalah serius, karena 2 hingga 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting.
“Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp 15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp 450 triliun per tahun, katanya.
Karena itu, ia berharap dalam dua tahun ke depan, Indonesia harus melihat capaian konkret dan terukur, terutama agar prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada 2024, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Bahkan angka stunting diharapkan menjadi nol persen pada 2030,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi sedangkan waktu efektif yang tersisa hanya 2,5 tahun untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024.
“Dengan dukungan dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, kami sangat optimis dapat menurunkan angka prevalensi stunting sampai dengan 14 persen di akhir tahun 2024 nanti,” tegas Hasto.
Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) melaporkan bahwa selama tahun 2021 telah terjadi penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia, yaitu dari 27,67 persen (2019) menjadi 24,40 persen (2021).
Tema Rakernas BKKBN Tahun 2022 ini mengusung dua fokus utama, yaitu penguatan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting. Rakernas ini mengundang sembilan narasumber dari lintas sektor, eksternal dan internal.
Turut hadir secara virtual pada acara tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono, Dirjen Pembangunan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito, serta para jajaran perwakilan kementerian dan lembaga.
