JAKARTA, MENARA62.COM – Penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang memerlukan sinergi dari berbagai sektor, khususnya dalam aspek data, perencanaan, serta pengawasan anggaran.
Untuk itu, telah terjalin kesepakatan antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) /BKKBN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung program-program penurunan stunting yang akuntabel.
Lebih jauh, di Maluku Utara, BPKP setempat bergegas menggelar kegiatan bertajuk Penguatan Peran BPKP Melalui Komitmen Lintas Sektor (Korilal) atas Program Prevalensi Stunting di Wilayah Provinsi Maluku Utara, berlangsung di Aula Gedung BPKP, Ternate, Sabtu (31/5).
BPKP, menurut Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, akan berperan dalam monitoring, evaluasi, dan pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik, agar implementasinya berjalan efisien dan tepat guna.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Maluku Utara.
“BPKP memiliki peran penting dalam mengawal intervensi penurunan stunting melalui pengawasan terhadap penganggaran APBD kabupaten/kota. Kami mendorong agar data keluarga berisiko stunting (KRS) dari Kemendukbangga/BKKBN dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan mitra lintas sektor sebagai dasar dalam merancang intervensi yang tepat sasaran,” ujar Tri.
Penguatan Komitmen
Sementara Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Penganggaran, Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Harwaty, SE, MM, menyoroti pentingnya penguatan komitmen lintas sektor. Ia menekankan bahwa komitmen lintas sektor sangat penting agar intervensi dilakukan secara terpadu dan tidak tumpang tindih.
Sebagai langkah ke depan, BPKP bersama Kemendukbangga/BKKBN berkomitmen melakukan pengawasan bersama terhadap pengelolaan anggaran DAK, utamanya sub bidang stunting
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk menurunkan angka stunting benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Harwaty.(*)
