JAKARTA, MENARA62.COM– Presiden Joko Widodo meminta agar masalah sertifikat kepemilikan lahan bagi masyarakat benar-benar diperhatikan. Tahun ini targetnya minimal 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat.
“Saya ingin masyarakat memiliki aset properti sehingga mudah mendapatkan pinjaman modal, mengakses lembaga keuangan,” jelas Presiden saat membuka Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/04/2017).
Target pembagian sertifikat tanah tersebut akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat dan 2019 menjadi 9 juta sertifikat. Semua ditujukan untuk rakyat, petani kecil, nelayan, tukang becak.
Diakui target tersebut mungkin bagi sebagian menteri terlalu tinggi. Tetapi tidak mengapa, karena bekerja memang harus dibiasakan dengan target agar terpacu.
“Pemenuhan target itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan,” ucap Jokowi.
Jika menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.
“Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu,” lanjut Jokowi.
Diakui selama ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang hanya mengeluarkan 400 sertifikat dalam satu tahun. Akibatnya 71 tahun Indonesia merdeka, baru 46 juta hektar tanah dari 126 juta yang sudah disertifikatkan.
Alasannya lanjut Presiden, karena banyak rakyat tidak memiliki biaya untuk membuat sertifikat. Atau karena memang tanah-tanah tersebut berada pada posisi yang tidak sharusnya untuk pemukiman maupun lahan garapan.
Sekarang ini pemerintah telah mengumpulkan 21,7 juta hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan dan 9 juta lahan yang nantinya bisa dibagikan kepada rakyat. Tentunya dengan skema yang benar sehingga lahan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat, tidak diperjualbelikan.
Terkait kongres ekonomi Umat, Presiden meminta agar MUI benar-benar membahas secara detail dan mendalam mengenai distribusi. Dengan demikian pemerintah mendapatkan masukan yang detail, kongkrit dan riil.
Sementara itu Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya sudah menyusun skema ekonomi yang akan digodog lebih lanjut. Sesuai permintaan Presiden, skema ekonomi tersebut penyusunannya melibatkan banyak pihak.
“Presiden sudah minta skema yang diusulkan oleh MUI, dan kita sudah bentuk tim untuk menyusunnya,” jelas Ma’ruf Amin.
Menurutnya kongres ekonomi umat Islam ini bertujuan mencari solusi atas ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan ketimpangan dan kesenjangan yang semakin nyata, maka bisa memicu kecemburuan sosial, konflik dan deradikalisasi.
“Kesenjangan ekonomi itu harus dihilangkan, atau minimal diperkecil. Jika kesenjangan mengecil, masyarakat sama-sama makmur, sejahtera maka deradikalisasi Insya Allah bisa dihilangkan, persatuan dan kesatuan bisa lebih terjaga,” tandasnya.
