JAKARTA, MENARA62.COM — Anwar Abbas, wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan Presiden Joko Widodo menghidupkan lagi gagasan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional.
“Sebagai bangsa kita ingin sekali negeri ini aman tentram dan damai, dimana rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia. Tetapi hal itu tampaknya belum bisa kita wujudkan karena perbedaan pendapat dan pandangan diantara kita sebagai anak bangsa masih tajam,” ujar Buya Anwar Abbas di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Pertanyaannya mengapa hal itu bisa terjadi? Buya Anwar Abbas menilai karena berbedanya informasi dan kepentingan, serta sudut pandang yang dipergunakan. Untuk itu menurutnya, semua komponen bangsa ini, harus duduk bersama membicarakan apa yang telah menjadi persoalan diantara kita.
“Dan di dalam bermusyawarah tersebut, kita harus menyamakan sikap dan pandangan kita,” ujarnya.
Sebagai panduan dalam bermusyawarah tersebut, menurut Buya Anwar Abbas, dapat mengacu pada apa yang disampaikan oleh ketua umum MUI yang baru KH Miftahul Akhyar dalam sambutannya dalam acara penutupan Munas MUI yang lalu.
“Pandangan beliau tentu sangat menarik untuk kita perhatikan, dimana beliau mengatakan supaya diantara kita ada persatuan dan kesatuan maka di dalam berdakwah dan atau bermusyawarah, kita harus menjunjung tinggi prinsip saling hormat menghormati dan harga menghargai,” ujarnya.
Menyitir pandangan KH Miftachul Akhyar, Buya Anwar mengatakan, agar musyawarah dan dialog tersebut bisa berjalan dengan baik maka ada tujuh sikap dan cara yang harus dikembangkan bersama. Yaitu; 1) mengajak bukan mengejek, 2) merangkul bukan memukul, 3) menyayangi bukan menyaingi, 4) mendidik bukan membidik, 5) membina bukan menghina, 6) membela bukan mencela, dan 7) mencari solusi bukan mencari simpati.
“Bila hal-hal dan cara-cara seperti itu bisa kita tegakkan dalam permusyawaratan dan pertemuan yang kita lakukan, maka insya Allah musyawarah dan dialog itu akan bisa berjalan dengan baik. Karena masing-masing pihak merasa dihormati dan dihargai, sehingga pertemuan itu diharapkan akan dapat membawa hasil yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.
Lalu timbul pertanyaan siapa yang akan menyelenggarakan dan atau menjadi penyelenggara musyawarah dan dialog tersebut?
“Menurut saya gagasan presiden jokowi untuk membentuk satu dewan dengan nama Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang sudah pernah beliau gagas dalam periode lalu, dapat dilanjutkan dan diaktifkan kembali, dimana tugasnya adalah mencari titik-titik temu dari perbedaan pendapat dan pandangan yang ada,” ujarnya.
Hasil DKN diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan untuk ditindak lanjuti, sehingga dengan demikian negeri ini tidak lagi sering terganggu oleh kegaduhan dan kerusuhan seperti yang ada sekarang. Harapannya, persoalan yang dihadapi bangsa akan dapat diatasi secara bersama-sama.
“Seperti masalah Covid 19 yang pengaruhnya pada kehidupan ekonomi sangat berat. Kita semua menghadapinya saat ini. Semua itu akan bisa kita atasi jika semua pihak sudah sama visi dan pandangannya dalam memajukan negeri yang sama-sama kita cintai ini,” ujarnya.
