JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerintah resmi mencanangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kegiatan tersebut digelar di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikdasmen pada Rabu (1/4/2026).
Hadir Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin, Mantan Mendikdasmen Wardiman, Penasehat Dharma Wanita Kemendikdasmen Masmidah Abdul Mu’ti dan pejabat lainnya.
Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan ini menjadi momentum penting dalam memperingati Hari Kartini tahun 2026, dengan menekankan tidak hanya aspek seremonial, tetapi juga penguatan peran perempuan melalui pendidikan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Muti, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini selama ini identik dengan simbol budaya seperti kebaya dan sanggul. Namun, menurutnya, makna yang lebih penting adalah bagaimana perempuan mendapatkan ruang aktualisasi yang lebih luas.
“Hari Kartini memang identik dengan kebaya dan sanggul sebagai identitas budaya, dan itu tetap penting. Namun esensinya adalah bagaimana kita memberikan pemberdayaan, ruang aktualisasi, serta afirmasi untuk memperkuat pendidikan bagi perempuan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masih banyak perempuan di Indonesia yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan. Beberapa di antaranya disebabkan oleh pernikahan dini, keterbatasan ekonomi, hingga faktor sosial lainnya.
Karena itu, melalui Bulan Pemberdayaan Perempuan, pemerintah berupaya mendorong peningkatan literasi serta membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan di seluruh Indonesia. “Kami berkomitmen memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, sebagaimana diarahkan oleh Presiden,” ujarnya.
Tantangan Teologis, Kultural, dan Psikologis
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Mendikdasmen mengakui bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan, terutama dalam akses pendidikan. Tiga hambatan utama yang dijumpai adalah pertama, kendala teologis. “Masih adanya pandangan bahwa perempuan berada di posisi subordinat karena tafsir tertentu, seperti anggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pandangan ini berkontribusi pada ketimpangan peran perempuan,” ujarnya.
Kendala kedua, adalah persoalan kultura. Menurut Mendikdasmen, budaya patriarki masih kuat di sejumlah daerah. Perempuan sering dianggap sebagai “kelas kedua” atau hanya berperan dalam ranah domestik. Istilah lama seperti “konco wingking” yang merujuk pada peran perempuan di dapur, kasur, dan sumur, masih memengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu, dalam kondisi ekonomi terbatas, keluarga cenderung memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibanding perempuan.
Ketiga adalah kendala psikologis dan mitos. Masih beredar mitos bahwa perempuan memiliki tingkat kecerdasan lebih rendah dibanding laki-laki, atau hanya cocok untuk bidang tertentu. Mendikdasmen menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berdasar. Ia menyebutkan bahwa perempuan justru memiliki keunggulan, misalnya dalam kemampuan memori yang lebih detail.
“Banyak perempuan yang memiliki kemampuan luar biasa, termasuk di bidang matematika dan strategi seperti catur,” jelasnya.
Ia juga menyoroti stereotip dalam dunia kerja, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi administratif atau domestik, sementara posisi kepemimpinan lebih banyak diisi laki-laki. Stigma seperti ini harus dihapus melalui pendidikan yang inklusif dan adil. “Perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya,” tegasnya.
Kemendikdasmen jelas Mu’ti, berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia agar dapat menjadi generasi unggul. Mengingat perempuan adalah tinag negara yang menegaskan pentingnya pentingnya peran perempuan dalam kemajuan bangsa dan negara yang kuat,” ujarnya.
Melalui Bulan Pemberdayaan Perempuan, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan, menghapus stigma dan diskriminasi gender, mendorong partisipasi perempuan di berbagai sektor dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan gender serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Kolaborasi Lintas Sektor
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah, memberikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa isu perempuan dan anak bukan sekadar tanggung jawab formal, melainkan harus dilandasi komitmen dan kepedulian.
“Jika kita bekerja hanya karena tugas, kita akan mudah lelah. Tetapi jika berangkat dari hati, maka kita akan terus berupaya maksimal menghadapi berbagai tantangan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sektor pendidikan, tetapi juga kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, termasuk melalui penguatan UMKM.
Menurutnya, peringatan Hari Kartini seharusnya menjadi titik tolak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia secara nyata, bukan sekadar perayaan simbolik.
Senada juga disampaikan Menko PMK Pratikno. Ia menegaskan bahwa isu perempuan merupakan tanggung jawab bersama lintas kementerian dan lembaga. “Semua isu, termasuk isu perempuan, harus dikerjakan secara lintas sektor. Acara ini adalah bukti bahwa kabinet terus bersinergi untuk menyelesaikan masalah dan menjalankan agenda strategis Presiden,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya melibatkan kementerian terkait pendidikan dan perlindungan perempuan, tetapi juga sektor lain seperti kesehatan dan lingkungan.
Bulan Pemberdayaan Perempuan tahun 2026 itu sendiri digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 Wardiman. Gagasan tersebut muncul saat ia melakukan pengamatan langsung di berbagai daerah yang menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi perempuan.
“Secara statistik, perempuan memang lebih banyak bersekolah dibanding laki-laki. Namun di beberapa daerah, pendidikan untuk perempuan masih belum terpenuhi,” jelasnya.
Hal tersebut mendorong munculnya gagasan untuk memperkuat pendidikan perempuan yang kemudian diwujudkan melalui pencanangan program ini, bertepatan dengan momentum Hari Kartini.
Melalui pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, literasi, dan kemandirian ekonomi.
Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, serta mendorong terciptanya kesetaraan dan kesempatan yang lebih luas di masa depan.
