JAKARTA, MENARA62.COM – 20 Oktober 2021 genap 2 (dua) tahun kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) dalam memimpin negara ini. Tentunya sudah banyak hal yang dilakukan untuk bangsa ini, hal paling elementer yang patut di apresiasi adalah kerja keras pemerintahan Jokowi-Amin dalam menghadapi wabah Covid-19, yaitu mampu menjadikan Indonesia terhindar dari resesi juga dapat menekankan angka kematian dan terinfeksi dengan program vaksinasi masal
Meski demikian, PB HMI sebagai entitas ekstra parlementer dituntut harus kritis terhadap setiap kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Kami memandang perlu agar Jokowi-Amin dapat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan reshuffle kabinet di awal 2 tahun kepemimpinan. Perombakan kabinet ini kami anggap sebagai momentum untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mengingat, masih ada beberapa menteri yang dalam pantauan kami tidak lagi sejalan dengan visi besar Jokowi-Amin dalam memimpin di tangah krisis
Reshuffle tidak sekedar sebagai momentum, tetapi juga harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh kementerian. Adanya pengawasan yang lemah dari pemerintah terhadap menteri-menterinya dapat berakibat panjang ke depan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa momentum dimana Jokowi harus kesal dan marah terhadap kinerja para Menterinya
PB HMI mengusulkan agar pertimbangan menteri mana saja yang perlu untuk direshuffle harus dilakukan dengan menggunakan instrumen baku. Seperti mengukur capaian-capaiannya, baik dari sisi kinerja, leadership, managerial skill dan integritas. Sudah saatnya Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya secara penuh tanpa intervensi partai pengusungnya yang tidak memiliki rapor kinerja menteri. Reshuffle bukanlah rencana dadakan yang datang dari permintaan 1-2 orang saja.
PJ Ketua Umum PB HMI
Romadhon JASN mengatakan
reshuffle dilakukan harus berdasarkan evaluasi kinerja kabinet. Di samping itu, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pejabat yang tidak capable mestinya menjadi pertimbangan presiden, sehingga bisa menggantinya dengan orang yang tepat. Presiden Jokowi haruslah menempatkan anak bangsa yang berkualitas dan bukan orang partai yang minim prestasi.
“Kami juga memandang penting untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar reshuffle nanti dapat mempertimbangkan aspek loyalitas. Hal ini penting, agar kabinet di penghujung pemerintahan Jokowi tidak terkesan bekerja sendiri-sendiri,” ujar Romadhon JASN dalam keterangan tertulis, Senin (25/10).
PB HMI, juga memberi masukan pada presiden Jokowi agar dapat mempertimbangkan untuk mencari pengganti Erick Thohir dari menteri BUMN. Meskipun Erick keliatan sulit digantikan, tetapi harus ada terobosan baru agar dapat menyembuhkan penyakit di badan BUMN.
“Dengan melihat banyak BUMN yang hancur akibat terlilit hutang, hal ini penting dilakukan agar BUMN kembali sehat paska ditinggal Erick,” lanjut Romadhon.
Kinerja Menteri dalam Telaah PB HMI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kini dipimpin Nadiem Makarim. Mestinya dipimpin oleh sosok yang benar-benar faham, dunia pendidikan yang kompleks tidak bisa diurus oleh pebisnis, hal inilah yang acap melahirkan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial
Menteri Sosial, Risma yang sering naik darah di depan publik tidak perlu dipertahankan untuk diganti. Hal ini penting dipertimbangkan agar masyarakat yang sedang susah menghadapi dampak wabah tidak lagi dibuat stres akibat menteri yang gemar marah-marah.
“Gaya kepemimpinan bersumbu pendek ini bahkan membuat Risma dijuluki sebagai menteri rasa Ahok. Pemimpin yang kerap meledak-ledak sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini,” ungkap Romadhon.
Mensesneg Pratikno juga perlu di ganti, kesalahan redaksional dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020.
“Ini murni kelalaian krusial yang dilakukan Pratikno, sebab dialah yang bertanggungjawab atas semua administrasi istana. UU tersebut sudah menuai polemik di tengah masyarakat, bahkan sampai jatuh korban jiwa,” lanjut dia.
Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Agung yang meminta membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik. Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan peradilan di bangsa ini.
“Apalagi hanya dengan alasan akan membahayakan industri kelapa sawit. Presiden Joko Widodo kiranya perlu mempertimbangkan serius untuk mengganti Sofyan karena putusan MA itu diabaikan ditingkatan menteri,” kata Romadhon.
Suharso Monoarfa, Menteri PPN/ Kepala Bappenas yang telah dilaporkan ke KPK, atas dugaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat jet pribadi, saat dirinya kunjungan ke Medan, Aceh, Jambi dan Surabaya. Juga perlu mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi, jangan sampai ke depan menteri ini menambah daftar panjang beberapa menteri kabinet yang sudah ditangkap KPK
Menteri Dalam Negeri, Toto Karnavian juga perlu diganti. Meski terbilang berat Presiden Jokowi juga patut mempertimbangkan pergantian Mendagri, terutama akhir-akhir ini sudah tersiar kabar Tito ingin maju di bursa Capres 2024.
“Menurut kajian kami, posisi Mendagri sangat strategis di masa Pemilu seperti memiliki kewenangan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah. Mendagri juga punya pengaruh besar terhadap tim seleksi penyelenggara pemilu di daerah. Posisi penting seperti ini dapat dimanfaatkan Tito untuk Agenda-agenda di luar visi besar Pak Jokowi dalam memilihkan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Sahrul Yasin Limpo, Menteri pertanian ini kebijakannya cenderung berpihak pada perusahaan raksasa, hal seperti ini sudah berulang dikeluhkan para peternak atau petani. Apalagi ditambah keseringan mengimpor bahan pangan. Bapak Presiden tidak bisa sekedar mengeluhkan kebijakan impor pangan para menteri terkait, tapi harus mengambil langkah konkrit menggantikan menteri pekerja keras yg sanggup menciptakan swasembada pagan
Kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga perlu dievaluasi, bila perlu diganti. Menurut Romadhon, Budi Karya dianggap gagal membangun visi Presiden Jokowi pada 2014 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Saat ini kondisi sektor perhubungan laut kita masih karut marut. Banyak hal yang belum dibenahi di sektor ini selama kepemimpinan Budi Karya
“Presiden Jokowi juga kami minta untuk melakukan reshuffle kepada menteri yang komunikasi publiknya terbilang buruk. Salah satunya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Dalam beberapa temuan Kami, Johnny memiliki gaya komunikasi publik yang buruk hal ini dapat membuat citra Presiden Jokowi menjadi kurang baik,” tambahnya.
PB HMI, sebagai organisasi pemuda juga memandang perlu untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan untuk menggantikan Zainudin Amali dari Menpora. Kasus Indonesia dinyatakan tak lolos tes doping tergolong kesalahan fatal. Apalagi berakibat pada sanksi yang berat, yaitu bendera Merah Putih dilarang berkibar di pentas internasional.
“Diantara menteri yang kami rekomendasikan untuk di reshuffle, Zainudin kami anggap paling buruk dan layak diganti lewat kocok ulang kabinet. Sebab, kasus ini tidak hanya mencoreng Zainudin Amali sebagai Menpora, tetapi pemerintahan Presiden Joko Widodo secara keseluruhan, karena baru kali ini Merah Putih dilarang berkibar,” ujar dia.
PB HMI juga memberikan masukan pada Presiden Jokowi agar mengistirahatkan menterinya yang sudah tebar pesona dimana-mana untuk menjadi presiden di 2024. Orang seperti seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto perlu dipertimbangkan untuk diganti, agar tidak menggangu kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Padahal kesibukan memasang baliho, tidak ada yang berkaitan dengan kerja-kerja yang selama ini digaungkan Presiden berpihak kepada kepentingan rakyat. Apalagi baru-baru ini kita dihebohkan dengan dua nama menteri dalam kabinet yang masuk dalam daftar temuan kasus Pandora Papers
“Kami minta khusus kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan menggantikan Erlangga dan Luhut yang namanya disebut Pandora Papers. Dalam kajian PB HMI, tidak digantinya dua menteri ini ibarat Presiden Jokowi sedang mengendarai mobil yang dua roda depannya telah kempes. Ingin berlari kencang tapi tak bisa dikarenakan tertahan oleh roda yang telah kempes. Meskipun terasa berat, tapi demi legasi yang baik di akhir kepemimpinan harus dipertimbangkan secara serius,” imbuh Romadhon.
Dalam beberapa pernyataan dan kebijakan, Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas dinggap penuh kontroversial. Hal ini mengakibatkan situasi politik dan interaksi antar lembaga agama menjadi tidak kondusif.
“Kami menilai, Menteri Agama saat ini belum sepenuhnya meninggalkan atribut Ormasnya. Menteri ini seolah-olah masih menganggap dirinya menjadi ketua umum Ormas. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan soal jabatan Menteri Agama adalah hadiah dari negara untuk NU bukan untuk Umat Islam. Pemikiran sektarain semacam ini justru mendistorsi semangat kebersamaan yang digaungkan Jokowi. Dengan demikian, Menteri ini sangat layak dicari penggantinya. Masih banyak Ulama berpengaruh yang dapat didorong. Biarkan Pak Yaqut untuk fokus mengurus ormasnya,” ungkap dia.
Proses reshuffle juga harus memiliki korelasi linear terhadap approval rating (kepuasan) masyarakat terhadap pemerintah. Siapapun menteri barunya nantinya, harus siap langsung ikut lari bersama para menteri yang lain. Karena tidak ada waktu inkubasi buat menteri baru.
“Waktu tersisa 3 tahun, sementara pemerintahan harus tetap memastikan bahwa rakyat bisa dengan mudah mengakses pendidikan murah dan lapangan kerja dengan mudah,” tutup Romadhon.
