JAKARTA, MENARA62.COM– Perusahaan investasi Sucor Securitas mengadakan acara Forum Investor dengan tajuk Kebangkitan Perekonomian Desa dan Terciptanya Daerah Pemasaran Baru di Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, serta Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Executive Director AC Nielsen.
Pada acara ini Sucor Sekuritas hendak menggajak para investor dan mitra bisnisnya untuk berpartisipasi aktif dalam pemerataan pembangunan melalui perekonomian desa.
“Sangat penting bagi kita secara bersama sama berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan perekonomian di daerah rural. Dan hal ini juga pasti akan mempengaruhi perkembangan perekonomian secara keseluruhan bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dipedesaan namun juga di perkotaan.” Kata President Director Sucor Sekuritas, Nicolaos Oentung.
Adapun program unggulan yang dipresentasikan oleh Mendes PDTT Eko Putro, ialah BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). Sejauh ini dianggap sebagai pelopor dalam membangun bisnis milik desa yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
Bisnis yang dibangun adalah dengan cara membantu mengidentifikasi dan fokus pada produksi berdasarkan kearifan lokal, seperti produksi hasil pertanian atau perkebunan.
Pada acara ini, Eko Putro Sandjojo juga mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir jumlah BUM Desa meningkat tajam.
Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa sebanyak 1.022 unit, namun hingga awal 2017 meningkat drastis hingga 18.446 unit.
Dan berdasarkan data Kementerian Desa, PDTT tahun 2016, beberapa BUM Desa yang berkembang telah menghasilkan omset antara 300 Juta hingga 10 Miliar.
Berdasarkan hasil penelitian tim Sucor Sekuritas, inisiatif pemberdayaan perekonomian pedesaan ini mulai membuahkan hasil. Sudah banyak BUMDes yang meraup laba seperti yang ditargetkan pemerintah.
Kementerian Desa menargetkan peningkatan hingga empat kali lipat jumlah BUMDes aktif hingga mendekati 75.000 unit paling lambat di tahun 2022, dengan target laba bersih Rp 1 miliar per BUMDes.
Jika target tersebut bisa dicapai, ini berarti pemerintah bisa mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp. 75 triliun atau setara dengan kurang lebih 8% dari pendapatan pajak tahunan Indonesia.