BAGHDAD, MENARA62.COM — Dua orang tewas dan lebih 200 lainnya terluka saat berlangsung protes massa sipil di Baghdad, ibukota Irak. Korban berjatuhan setelah terjadi bentrok, lalu pasukan keamanan membubarkan mereka dengan tembakan water canon, gas air mata, dan senjata api.
“Mereka yang terluka adalah 160 warga sipil dan 40 pasukan keamanan,” bunyi siaran pers Kementerian Kesehatan Irak, seperti dikutip Arabnews, Rabu (2/10/2019).
Dilaporkan, sekitar 3.000 orang turun ke jalanan pusat kota Baghdad, Selasa (1/10/2019. Mereka memprotes berbagai kondisi yang membelit Irak, mulai soal tingginya angka pengangguran, korupsi di pemerintahan, dan buruknya pelayanan publik.
Arus demonstran itu mengarah ke Zona Hijau Baghdad, tempat gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar asing, yang dikelilingi benteng kokoh. Untuk bisa menembusnya, mereka mencoba menyeberangi jembatan yang mengarah ke kawsan steril tersebut.
Namun, upaya mereka gagal. Pasukan keamanan, yang telah memblokir jalan, menggunakan granat kejut dan meriam air untuk mendorong mundur massa. Ketika para pengunjuk rasa menolak untuk pergi, pasukan keamanan melepaskan tembakan peringatan ke udara.
Terjadi chaos ketika ada tembakan yang tertuju ke arah demonsran dan berjatuhan korban. Masa yang panik sebagian menyelamatkan diri dan tak sedikit yang membalas serangan aparat dengan lemparan batu.
Para pemerotes menuding tindakan represif itu pelakunya bukan atas nama pemerintah. “Mereka adalah sekelompok partai dan milisi yang telah mempenghancurkan Irak,” katanya.
Seperti diketahui, milisi Muslim Syiah yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer memainkan peran besar dalam politik Irak. Mereka memiliki perwakilan di parlemen dan pemerintah.
Tahun lalu, Irak juga menghadapi protes besar-besaran yang pertama kali meletus di selatan, jantung mayoritas Syiah. Bentrokan terjadi antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa yang marah karena runtuhnya infrastruktur, seringnya pemadaman listrik, dan korupsi yang meluas.
Menanggapi aksi demo kemarin, Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdul Mahdi, yang memimpin rapat kabinet mingguan, hari itu juga mengeluarkan pernyataan. Ia menjanjikan pekerjaan bagi para lulusan. Dia menginstruksikan kementerian perminyakan dan badan pemerintah lainnya untuk mulai memasukkan kuota 50 persen untuk pekerja lokal dalam kontrak berikutnya dengan perusahaan asing.
Irak telah menderita selama beberapa dekade di bawah pemerintahan Saddam Hussein dan sanksi PBB, invasi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada 2003, dan disusul perang saudara. Lalu, hingga 2017 bertempur dan menang melawan pasukan Negara Islam “ISIS”, yang dicurigai sebagai kelompok boneka Barat.
