Menara62.com, Jakarta-Menanggapi tentang kisruh politik nasional yang terjadi belakangan ini, khususnya kasus yang menimpa Amien Rais. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pun mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
Kondisi politik yang berkembang akhir-akhir ini menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti, mengingat bahwa kegaduhan politik yang semakin memanas telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Kegaduhan itu dimulai oleh sikap penyelenggara lembaga-lembaga negara yang tendensius dan tidak memikirkan dampak sosial dan politik yang berkepanjangan akibat sikap dan tindakannya. Sementara penegakan hukum semakin menunjukan sikap yang tidak netral bahkan lebih mengedapankan langkah politis dalam mengambil kesimpulan. Akhirnya lembaga hukum dijadikan alat untuk melumpuhkan kemerdekaan dan meruntuhkan harkat dan martabat seseorang.
Tindakan itu tengah dipertontonkan oleh salah seorang oknum Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dengan tendensius mencatut organisasi Muhammadiyah dan nama Bapak M. AMIEN RAIS dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang pengadilan tipikor, terkait korupsi alat-alat kesehatan yang menyeret nama mantan menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Oknum jaksa KPK telah mencederai Hak Asasi dan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Patut diduga dengan kuat bahwa itu adalah sebuah langkah untuk mengkriminalisasi seseorang dan upaya pembunuhan karakter.
Seorang jaksa harusnya menjaga wibawah instansinya, tidak cenderung menjadikan lembaga hukum seperti partai politik yang mengedepankan ambisi daripada fakta hukum yang sesungguhnya. Pencatutan nama Muhammad Amien Rais adalah awal mula kekuasaan untuk mengawasi dan menyadap yang bersangkutan sehingga setiap kegiatan kesehariannya diintai, dengan dasar ada dugaan uang yang mengalir sebagai mana yang disebutkan dalam tuntutan jaksa KPK. Upaya mengkriminalisasi tokoh bangsa dengan tudingan menerima aliran dana korupsi sangatlah tidak elok. Sedangkan kasus korupsi kelas kakap malah diacuhkan.
Kasus Hambalang, kasus BLBI, kasus RS Sumber Waras, century, kasus Reklamasi di teluk Utara Jakarta tidak tersentuh sama sekali, maka jangan salahkan Rakyat Indonesia jika mulai menaruh kecurigaan pada Pejabat KPK. Kami tidak anti hukum, justru kami adalah organisasi yang setia mendorong penegakan hukum. Anehnya, Kasus E-KTP yang menyeret nama Ketua DPR RI, Ketua KPK, dan beberapa pengusaha Naga tidak jelas kelanjutannya. Begitupun BLBI yang merugikan negara Triliyunan Rupiah.
Ketika perwakilan Pak Amien Rais didampingi oleh DPP IMM mendatangi KPK meminta penjelasan dan tabayyun terhadap pencatutan nama tersebut. Pihak KPK justru memperlihatkan ketidak konsistenanya dengan mengatakan bahwa Pak Amien Rais tidak ada kaitanya dengan kasus Pengadaan Alat Kesehatan Tersebut. Sementara namanya yang dicatutkan dalam dakwaan jaksa itu tidak mereka klarifikasi, dampaknya bagi pribadi dan matabat Bapak Reformasi akan sangat besar. Tindakan KPK yang mengindikasikan adanya manuver politik dalam menangani kasus semakin jelas dengan ketidakkonsistenannya dalam pengaitan nama Muhammad Amien Rais dalam kasus Pengadaan Alat kesehatan tersebut. Anehnya lagi, BPK sudah mengeluarkan hasil audit atas kerugian negara terhadap beberapa kasus tidak ditindaklanjuti.
Di tengah polemik yang semakin suram, sudah semestinya KPK bertindak lebih obyektif. Jangan terpangaruh dengan kepentingan politik ataupun hegemoni kekuasaan. Penegakan Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tajam ke bawah, tumpul keatas. Penggusuran rumah warga di Jakarta demi kepentingan bisnis, masyarakat di rembang Jawa Tengah yang tak berdaya berhadapan dengan korporasi, petani karawang harus rela mengungsi di Kantor Pimpinan Pusat MUHAMMADIYAH Akibat penggusuran yang semena-mena oleh korporasi besar. Dan lagi-lagi aparat penegak hukum tak berdiri bersama rakyat.
Bulan Ramadhan seharusnya menjadi momentum seluruh komponen bangsa termasuk pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi bukan sebaliknya. Malah memperkeruh suasana.
Akhirnya, DPP IMM dengan tegas mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
- Mengecam upaya Pembunuhan Karakter terhadap Bapak Prof. Dr. Muhammad Amien Rais, MA, dan Meminta kepada KPK untuk segera mengklarifikasi persoalan yang Melibatkan Bapak Prof. Dr. Muhammad Amien Rais, MA.
- Mendesak KPK agar segera mengusut tuntas kasus BLBI, Reklamasi Pantai, Kasus RS. SUMBER Waras, Kasus E-KTP dan Century. Karena telah merugikan negara dengan nilai yang besar.
- Menolak Reklamasi, Tambang Semen di Rembang Jawa Tengah dan Tambang di Tumpang Pitu Jawa Timur
- Mengecam dan Menolak Penggusuran di Jakarta dan Karawang yang tak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.
- Meminta Kapolri bertanggung jawab atas tindakan represif aparat terhadap aksi Mahasiswa.
- Mendesak pemerintah agar senantiasa hadir dalam menjaga hak kebutuhan dasar masyarakat, dengan tidak menaikkan harga Sembilan bahan pokok (SEMBAKO) selama bulan suci Ramadhan.
- Mendesak pemerintah agar menjaga stabilitas politik yang akhir-akhir ini cenderung berpotensi untuk memecah belah bangsa dan menyudutkan umat Islam dengan tudingan Radikalisme dan Terorisme.
Demikian pernyataan ini kami buat untuk menjadi bahan gerakan bagi seluruh kader IMM diseluruh Indonesia.
Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat
Jakarta, 5 Juni 2017
Dewan Pimpinan Pusat
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Muhammad Solihin S, S.H., MH (Alumni Magister Hukum Universitas Hasanuddin)
Ketua DPP IMM Bid. Hikmah
