JAKARTA, MENARA62.COM — Mencermati ketimpangan ekonomi Indonesia yang stagnan dari tahun 2016 sampai dengan 2017, Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Dr Mukhaer Pakkanna di Jakarta, Jumat (21/7/2017) menyebutkan, ada empat penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi 2016 Indonesia stagnan di angka gini rasio 3,93.
Penyebab pertama, inflasi Indonesia yang rendah ternyata diikuti dengan daya beli yang rendah pula.
“Daya beli masyarakat terpukul akibat kenaikan harga yang diatur pemerintah. Sifatnya lebih struktural dan administratif. Kenaikan tarif listrik dalam dua tahun berturut-turut secara akumulatif memukul daya beli rakyat. Klimaksnya pada semester satu 2017, rakyat kelabakan dalam berbelanja. Itulah yang mengonfirmasi kenapa inflasi rendah selama satu semester. Tapi, inflasi rendah tidak selamanya positif jika diiringi daya beli yang jatuh, ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Selanjutnya penyebab kedua, Mukhaer Pakkanna menjelaskan ketimpangan ekonomi yang terjadi lebih disebabkan karena faktor struktural. Sejatinya jika dibanding ketimpangan ekonomi 1990-2000 jauh lebih rendah dibanding 2000-2016. Itu artinya, angin reformasi yang bergulir sejak 1998 hingga sekarang tidak membuat masyarakat makin sejahtera.
Saat ini justru, yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Yang kaya makin disupport oleh elite politik yang berkuasa. Justru yang ikut kaya adalah partai politik (parpol) yang berkuasa. Artinya, ketimpangan yang terjadi selama satu dasawarsa ini lebih disebabkan faktor struktural. Faktor kekuasaan politik yang memberi privilese ke kelompok pemilik modal. Mengapa mereka diberi privilese? Karena supply dana parpol berasal dari pemilik modal. “Terjadilah simbiosa mutualisme antara penguasa politik dan penguasa modal. Itulah penyebab akar ketimpangan,” jelasnya.
Kemudian Ia menegaskan, Indonesia harus segera melakukan reposisi pada sistem perpolitikannya yang dianggap sebagai penyebab adanya persoalan-persoalan ekonomi.
“Solusinya apa? Rombak format politik. Kembalikan pada posisi sistem presidensial. Selama ini format sistem politik kita gado-gado dan ngaco,” tegasnya.
Selain itu, Ia juga menyarankan perlu adanya regulasi untuk membatasi penguasaan aset dan kekayaan pemilik modal raksasa.
“Perlu kebijakan affirmative action dengan membuat model partnership antara pemilik modal raksasa dengan rakyat dalam posisi yang sama, tidak dalam posisi subordinat. Pemilik modal jangan melihat rakyat dalam posisi yang given tapi harus dilihat dalam yang bisa diubah. Karena itu kebijakan pemilik modal tidak semata charity,” pungkasnya.
