Perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu tentang keadilan gender dan peran pemuda lintas iman dalam menciptakan solusi yang inklusif. Ketika perempuan, kelompok rentan, dan pemuda dari berbagai latar belakang bersatu menghadapi krisis iklim, maka mereka bisa membangun masa depan yang lebih adil, hijau, dan berkelanjutan untuk semua.
Hal ini disampaikan Hening Parlan, Direktur Program Eco Bhinneka Muhammadiyah, pada (14/02) saat meluncurkan program ‘Memperkuat Inisiasi Kepemimpinan Kaum Muda Lintas Iman dalam Perubahan Iklim melalui Keadilan Gender’ di Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah ini dihadiri sebanyak 52 orang, yang berasal dari organisasi lintas iman, Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (HIDIMU), lembaga mitra, dan pemerintah terkait.
Program ini mendorong keterlibatan kaum muda lintas iman khususnya perempuan, pemuda dan kelompok disabilitas untuk membangun kesadaran dan pengetahuan mereka dalam mencegah krisis iklim.
Menurut Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rusly, dunia saat ini menghadapi tiga krisis besar: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. “Dampaknya semakin nyata, terutama bagi mereka yang tinggal di pesisir, daerah rawan banjir, serta wilayah yang mengalami krisis air. Krisis ini bukan hanya tantangan satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dihadapi melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas iman,” tegasnya.
Rico Eric Estrada, Pranata Humas Ahli Muda, Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, turut memberikan apresiasi. “Program ini bukan hanya sebuah inisiatif, tetapi sebuah harapan untuk melahirkan kader-kader pemimpin yang mampu berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan membangun kesejahteraan bersama. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Adapun program ‘Memperkuat Inisiasi Kepemimpinan Kaum Muda Lintas Iman dalam Perubahan Iklim melalui Keadilan Gender’ akan dilaksanakan oleh Eco Bhinneka Muhammadiyah di 10 jaringan wilayah: Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
