JAKARTA, MENARA62.COM– Sikap intoleransi dan radikalisme yang berkembang dalam Pilkada DKI Jakarta merupakan isu yang dihadirkan oleh para elit politik dua kubu yang bertarung dalam Pilkada. Karena itu mereka harus bertanggungjawab untuk meredakan ketegangan yang terjadi di masyarakat terutama setelah putusan vonis terpidana dugaan penistaan agama Basuki Thahaja Purnama.
“Sebelum Pilkada, warga Jakarta aman damai, tidak ada perilaku intoleran,” kata Ubedilah Badrun, Peneliti Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam diskusi bertajuk Dramaturgi Ahok, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (13/5/2017).
Diakuinya, ada pergeseran perilaku masyarakat terutama para pendukung Basuki pada sebelum dan sesudah putusan vonis Basuki.
“Mereka menduga ini ada kepentingan politik. Nah para elit harus mengikis pemikiran ini,” lanjutnaa.
Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk merespons proses hukum dengan kepala dingin. “Kedepankan rasionalitas, publik jangan emosi melihat peradilan,” katanya.
Lebih lanjut, Ubedilah mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum kasus Basuki.
“Ini sudah benar. Ini bukti bahwa proses hukum independen. Ada proses banding, terus nanti kasasi,” katanya.
Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pembacaan putusan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5).
Setelah sempat ditahan di Rutan Cipinang usai divonis hakim, Basuki Tjahaja Purnama dipindahkan ke Mako Brimob, Klapa Dua, Depok Jawa Barat guna mengantisipasi massa pendukungnya yang berdemo meminta pembebasan Basuki.
