JAKARTA, MENARA62.COM – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), enam tahun lalu telah mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia.
Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan Kampung KB merupakan amanat Presiden kepada BKKBN untuk memperkuat pencapaian target pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019.
“Kampung KB secara Nasional untuk pertama kalinya dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 di dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Enam tahun perkembangannya sudah terdapat 16.422 Kampung KB yang telah dipetakan berdasarkan kualitas pengelolaannya (web kampung KB, https://kampungkb.bkkbn.go.id/),” ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu (15/1).
Hasto mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.
“Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat menghasilkan keluarga berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara secara luas, katanya.
Secara umum, menurut Hasto, Kampung KB ini menjalankan sebuah fungsi untuk mendorong keluarga-keluarga di Indonesia dapat menjalankan fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Fungsi-fungsi lainnya dari Kampung KB adalah fungsi pendampingan keluarga, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, kasih sayang, dan fungsi keamanan.
“Melalui Kampung KB, pemerintah dapat menanggulangi kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Adapun manfaat yang bisa dirasakan masyarakat adalah kemudahan akses mendapatkan berbagai layanan. Manfaat yang diterima antar Kampung KB berbeda berdasarkan pada pemetaan masalah ada di setiap desa,” ungkapnya.
Setiap wilayah memiliki masalah spesifik yang tidak bisa digeneralisasi. Pengurus Kampung KB akan menuangkan permasalahannya dalam suatu rencana kerja masyarakat yang disampaikan dalam pertemuan desa. Selain dari pembangunan keluarga, desa-desa Kampung KB ini mengalami pembangunan, seperti adanya jalan yang layak, pasokan listrik dan air, dan infrastruktur lainnya.
Menurut Hasto, dalam wawancara dengan salah satu media sampaikan, dengan adanya kampung KB, kendala pada suatu kampung yang tertinggal dapat terlihat dan diprioritaskan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan kampung KB akan mengadakan rembuk desa atau pergelaran lokakarya mini di tingkat kecamatan yang lebih menarik perhatian pemerintah setempat, juga masyarakat sekitar.
Sehingga, berbagai sarana prasarana yang menunjang kualitas hidup warga bisa didapatkan, seperti masuknya aliran air bersih, listrik, pembangunan jamban untuk keluarga yang membutuhkan sampai pembangunan jalan desa. Keberadaan Kampung KB ini merupakan suatu potensi besar untuk pemberdayaan berbasis masyarakat dan keluarga dalam upaya penurunan stunting.
“Atas dasar pertimbangan potensi ini, kami membuat sebuah rancangan salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas yaitu Dapur Sehat Bergizi Atasi Stunting (DASHAT),” ujar Hasto.
Dengan menerapkan asah, asih, asuh dalam kemasan 8 fungsi keluarga yang diimplementasikan pula pada tataran sosial setingkat desa, DASHAT ini memiliki nilai kasih sayang, berbagi dengan sesama, menganggap keluarga sasaran menjadi tanggung jawab bersama.
“Tidak hanya nilai kasih sayang, DASHAT ini juga diharapkan dapat mengembangkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok pengelola DASHAT,” tutup Hasto.
DASHAT merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dapat dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi dari mitra lainnya.
