JAKARTA, MENARA62.COM – Pengarah Utama GNKR yang juga menjabat sebagai Majelis Syuro Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhsin Ahmad Alattas menegaskan aksi unjukrasa yang akan dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 merupakan aksi damai. Masyarakat yang berdatangan memang dalam kondisi ingin berjuang untuk mengawal hak konstitusinya.
Karena itu semua elemen masyarakat melebur kedalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR). Termasuk FPI yang selama ini sangat dikenal dengan seragam putih-putihnya, kali ini akan bergabung tanpa menggunakan baju yang sama (seragam) karena sudah mengatasnamakan rakyat, jadi harus melebur.
Untuk menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa sejumlah tokoh nasional seperti Rizal Ramli, Tyasno Sudarto, M. Sofjan Jacoe, Kwik Kian Gie, dan Rahmawati Soekarno Putri akan menyampaikan orasi tentang kedaulatan rakyat, kebangsaan dan keadilan yang harus dirasakan oleh rakyat.
“Visi-misi kita adalah mendukung Indonesia yang utuh dan ketertiban masyarakat yang terjaga. Caranya dengan mempertahankan Pancasila dan UUD 45 dilaksanakan secara konsisten,” jelas Habieb Muhsin, Selasa (21/5).
Mengenai kesiapan aksi unjukrasa menolak hasil Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh GNKR untuk tanggal 21 dan 22 Mei 2019 sudah mencapai 90%, termasuk untuk mengurus surat pemberitahuan keramaian. Kesiapan tersebut berdasarkan hasil rapat terakhir dinihari tadi, Selasa 21/05/2019 dikawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Para tokoh nasional yang hadir menyampaikan orasi bertema :”Kita akan Damai tanpa Curang”. Tema itu sekaligus komitmen yang hendak disampaikan oleh rakyat bersama para tokoh, bahwa Indonesia menyatu, kita akan damai tanpa curang. Aksi ini merupakan pembelaan rakyat atas hak konstitusinya.
Ia menambahkan asalkan kedaulatan diraih oleh rakyat 100% tanpa diciderai, lalu Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD 45 sebagai dasar konstitusi sudah dilaksanakan secara konsekwen maka kehidupan NKRI yang utuh dan kebhinekaan yang terjaga akan tercapai sesuai cita-cita para pendiri bangsa ini.
Ia juga mengatakan pihaknya mempunyai brand bahwa aksi besok itu adalah aksi damai.
“Jadi kalau ada ketidakdamaian yang memicu bukan kita. Berarti ada unsur-unsur, dan itu tanggung jawab aparat penegak hukum,” ujarnya.
Himbauan agar aksi tanggal 21-22 Mei 2019 berjalan damai sudah disampaikan dan disebarluaskan sejak kemarin melalui meme dan medsos bahwa aksi kali ini adalah aksi damai.
“Yang penting aparatur penegak hukum adil, tidak ikut kompetisi dan melindungi rakyat, jangan menganggap rakyat musuhnya itu adalah sebagai dasar untuk damai.
Ini juga salahsatu cara untuk menghindari konflik horisontal, dimana aparat penegak hukum punya peran penting,” ungkap Habieb Muhsin.
Saat menyampaikan prediksi paska pemilu, Habieb Muhsin mengatakan ketika pemilu dimenangkan oleh pemimpin yang adil dan komitmen dengan kabangsaan dan kedaulatan rakyat akan berjalan dengan baik. Tapi manakala tidak pro dengan kedaulatan, memberikan asing intervensi disini dan kebebasan yang tiada batas, itu rusak sudah.
“Kalau ternyata keputusan KPU tidak memuaskan BPN maka jawabannya itu terserah rakyat karena yang mempunyai kedaulatan di dinegeri ini adalah rakyat,” tegas Habieb Muhsin.
Baginya rakyat yang menjadi tuan dinegeri ini, sedangkan presiden, menteri, sampai lurah hingga penegak hukum mereka adalah khodam (pelayan). Logikanya kalau seorang pemimpin negara tidak amanah maka rakyat berhak mengambil dan itu konstitusional.
Harapan aksi ini bisa ditegakkan keadilan. Lalu tuntutan rakyat yang ingin menentukan pemimpinnya jangan diciderai, kecurangan-kecurangan itu harus dihapuskan dan dihilangkan. Dan aparat penegak hukum harus adil dan netral, tidak mengintimidasi dan menakuti/menerror rakyat sendiri.Dari pembentukan pemimpinnya jangan dicedarai. Kecurangan itu harus dihapus.
“Himbauan saya kepada massa yang hendak bergabung besok ikutilah komando , ikuti ijtima ulama, ikuti arahan ulama dan tokoh nasional yang hadir, jaga kesopanan sebab ini bulan suci ramadhan mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah SWT,” ujar Habieb Muhsin berusaha menyejukkan.
