Bandar Lampung, MENARA 62 – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di kompleks Perguruan Muhammadiyah Bandar Lampung.
Ketua Majelis Dikdasmen PWM Lampung Prof. Dr. H. Undang Rosidin, MPd mengatakan bahwa Rakorwil ini dihadiri oleh seluruh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah se-Provinsi Lampung, Ketua Forum Kepala Sekolah Muhammadiyah, Kepala-kepala sekolah Muhammadiyah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak, Rektor-rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan Universitas Muhammadiyah Lampung.
“Rakowil ini mengambil tema ‘Meningkatkan Budaya Mutu Pendidikan Menuju Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Unggul dan Kompetitif’,” ujar Undang (05/02/2022).
Undang menjelaskan bahwa di Lampung jumlah sekolah Muhammadiyah cukup besar yaitu 258 yang terdiri dari 44 SD, 30 MI, 83 SMP, 21 MTs, 33 SMA, 9 MA dan 38 MA.
Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWM Lampung Prof. Yurnalis Ete mengatakan bahwa para pengurus Majelis Dikdasmen harus meneladani K. H. Ahmad Dahlan yang merintis sekolah-sekolah Muhammadiyah tanpa pamrih hingga kini terus berkembang di seluruh penjuru tanah air.
Turut hadir Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah H. R. Alpha Amirrachman, MPhil, PhD dan Suport Team Pangkalan Data Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Achmad Abdurrahman, SKom.
“Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat ini terus mendapatkan tantangan bukan saja dari persaingan antar sekolah negeri dan swasta, tapi juga bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujar Alpha.
Alpha memberikan contoh mengenai kebijakan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggap merugikan sekolah-sekolah swasta termasuk Muhammadiyah di mana guru-guru yang lulus akan bermigrasi ke sekolah negeri.
“Beberapa waktu yang lalu kemai bersama unsur-unsur masyuarakat lainnya sudah beraudiensi dengan Komisi X DPR menyampaikan aspirasi agar mereka yang lulus tetap mengajar di sekolah swasta asal, yang mana sangat dimungkinkan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” urai Alpha.
Undang menambahkan ada sekitar 265 guru yang lulus PPPk dari 704 yang mendaftar dan dari total 1900 guru Muhammadiyah di Lampung.
Alpha menjelaskan sekolah-sekolah perlu bergerak cepat berkolaborasi dengan perguruan tinggi Muhammadiyah agar bisa segera mensupply guru-guru yang pindah agar tidak mengganggu proses belajar-menagajar, karena ikhtiar di tingkat pusat diprediksi akan memakan waktu yang tidak sebentar.
Ia mengatakan perlu juga ada strategi untuk menjaga guru-guru yang merupakan aset Persyarikatan agar tidak bergitu saja pindah ke sekolah lain. Selain peningkatan pembinaan ideologi dalam bentuk baitul arqam dan pengajian-pengajian rutin, juga perlu ada upaya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan terus-menerus.
“Karena itu kami mendorong agar sekolah-sekolah dengan dukungan Majelis mendirikan sentra-sentra bisnis agar mendapatkan tambahan penghasilan dan mengelola kekuangan secara lebih efektif dan efisien,” ujar Alpha. ***
