JAKARTA, MENARA62.COM – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan membangun infrastruktur seharusnya memakai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak perlu dikaitkan dengan dana haji.
“Mestinya pembangunan infrastruktur, itu memakai pos anggaran APBN, bukan dana haji,” kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis, seperti dikutip dari Antara, Senin. (31/7).
Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur. Sebab penggunaan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat tidak tepat dan seharusnya tidak dilaksanakan.
“Seharusnya, dana haji yang adalah milik umat itu digunakan untuk kepentingan umat, misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah. Atau membantu mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Mekah,” ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo mengutarakan harapannya agar penggunaan dan pemanfaatan dana haji itu harus mengacu pada perundang-undangan yang ada.
“Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan UU yang ada,” kata Presiden saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa dana haji itu adalah dana umat sehingga penggunaanya harus hati-hati.
Sebelumnya, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla meyakini dana haji yang akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur akan menguntungkan di masa mendatang.
“Risikonya pasti ada, ongkosnya naik haji itu kan dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan bisa terkena inflasi, karena daya beli. Untuk itu harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan,” kata Jusuf Kalla di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7).
Menurut Wapres JK, dana haji tersebut berasal dari uang muka para jamaah haji yang mendaftar hari ini dan naik hajinya pada 10-35 tahun ke depan, sehingga dari pada dana tersebut tidak digunakan lebih baik diinvestasikan ke infarstuktur dan usaha lainnya yang menguntungkan.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemanfaatan dana haji harus secara hati-hati dan sesuai dengan tata kelola apabila ingin digunakan sebagai instrumen untuk investasi.
“Karena ini dana umat, dia harus dikelola dengan hati-hati, transparan, akuntabel, mengikuti rambu-rambu ‘prudent’, ‘good governance’, dan harus bebas korupsi,” kata Sri Mulyani, Kamis (27/7).
Sri Mulyani mengatakan bahwa pemanfaatan dana haji bagi kepentingan investasi saat ini masih tergantung pada lembaga pengelola dana haji yang selama ini telah bekerja profesional
