JAKARTA – Berita bohong atau hoax sejatinya sudah dijadikan sebagai salah satu strategi perang cyber. Tetapi sebagian besar masyarakat tidak menyadari.
Karenanya, tanpa sadar, masyarakat kemudian ikut melibatkan diri dalam hoax tersebut dengan cara menyebarkan berita bohong ke publik lebih luas. Menggunakan perangkat teknologi yang ada saat ini, hoax dengan mudah menyebar dalam waktu yang sangat singkat.
“Inilah bedanya perang konvensional dengan perang cyber. Pada perang konvensional aturannya sudah jelas, yang terlibat perang juga sudah jelas. Tetapi perang cyber, siapapun bisa ikut, senjata apapun bisa dipakai,” kata Dr. Yono Reksoprodjo, Deputy Head of Permanent Committe Europan Sectin Kamar Dagang dan Industri Indonesia di sela Diskusi Panel Serial 2017-2018, bertema ATHG Dari Luar Negeri (Perkembangan Teknologi), Sabtu (6/10).
Karena bisa melibatkan siapa saja, dan senjata apa saja, efek dari perang cyber sangat dasyat. Orang tidak perlu ‘membunuh’ dengan senjata secara fisik untuk mematikan lawan. Juga tidak perlu menggunakan senjatanya sendiri secara langsung.
Menurut Yono, kerentanan perang cyber terjadi pada lubang-lubang kecil yakni masing-masing individu. Efek yang ditimbulkan seperti bola salju yang bergulir dan terus membesar, yang pada akhirnya bisa membunuh lawannya.
Yono mengatakan dalam strategi hoax, ada dua hal yang menjadi sasaran. Pertama untuk tujuan pengalihan isu. Saat masyarakat dihadapkan oleh masalah penting dan menyita perhatian, tiba-tiba muncul hoax yang bisa mengalihkan perhatian masyarakat tersebut dari isu yang penting dan krusial.
Kedua, hoax juga bisa digunakan untuk memecahbelah lawan. Dengan berita palsu, si penyebar acapkali tidak perlu turun sendiri untuk membunuh lawannya. Cukup menyebarkan hoax, kemudian masyarakat akan merespon bahkan menjadi bagian dari penyebar hoax itu sendiri.
Pemerintah lanjut Yono bukan tidak mengerti akan bahaya perang cyber ini. Melalui Badan Sandi dan Siber Negara sebenarnya berbagai langkah antisipasi dan pencegahan sudah dilakukan. Hanya saja sampai saat ini kerja lembaga tersebut masih cenderung sendiri-sendiri dan belum maksimal.
Senada juga dikemukakan Pontjo Sutowo, Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB. Menurutnya, Indonesia menjadi negara yang sangat rentan terhadap serangan siber. Salah satu faktornya adalah rendahnya penguasaan teknologi.
“Penguasaan teknologi yang rendah ini dipicu beberapa hal seperti lemahnya sinergi kebijakan Iptek, masih terbatasnya sumber daya Iptek terutama anggaran penelitian dan pengembangan, belum optimalnya mekanisme intermediasi Iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia Iptek dengan kebutuhan pengguna,” kata Pontjo.
Selain itu adanya permasalahan difusi atau penyerapan teknologi serta inovasi teknologi yang justru berkembang di masyarakat industri, bukan dari lembaga riset dan Litbang yang dimiliki bangsa ini.
Pontjo mencontohkan kasus serangan “Ransomware WannaCry” tahun 2017. Kasus tersebut sangat dimungkinkan akan terjadi lagi yang lebih berdampak lebih sistemik. Untuk itu Indonesia perlu segera membangun kemandirian teknologi Cyber.
“Indonesia kini sangat urgen memerlukan kemandirian teknologi Cyber. Kemandirian ini dapat terbentuk jika Indonesia mampu melakukan perbaikan doktrin ‘Keamanan Nasional’ yang sudah ada dan menata kelembagaan dengan kerangka regulasi yang jelas. Dan jika dapat terbentuk kemandirian teknologi, Indonesia akan dapat menjaga keamanan diberikan dengan optimal,” lanjut Pontjo Sutowo.
Guru Besar ITB, Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat menyatakan revolusi industri menghasilkan perubahan di dalam masyarakat. Dan perubahan ini kini telah mencapai pada titik Society 5.0. Karakteristik Society 5.0 adalah masyarakat yang full use of information and communication technologies.
Kondisi tersebut tentu menghasilkan tantangan yang lebih berat bagi Ketahanan Nasional. Hal ini karena banyak profesi yang hilang. Karena itu kini diperlukan talent guna menjadi katalis dalam proses yang menciptakan bisnis baru dan pekerjaan baru. Dan salah satunya melalui kreasi konektivitas. Dimana semua generasi bersama-sama untuk mengatasi hal tersebut. Kreasi konektifitas ini intinya merupakan bentuk nyata gotong royong di era teknologi informasi.
“Society 5.0 pada dasarnya adalah kebersamaan. Untuk itu tidak perlu lagi ada pembagian istilah generasi Y, generasi X dan sebagainya, yang membuat anak bangsa ini terkotak-kotak. Kini sebaiknya menggunakan istilah C-Generasi atau Connectivity Generation, sebab sepanjang konektivitas ada, mereka dapat bersinergi membangun ketahanan nasional”, kata Suhono.
