Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bali Tolak Kehadiran Timnas Israel di Indonesia

DENPASAR, MENARA62.COM. 25 Maret 2023 – Gelaran Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di beberapa daerah di Indonesia pada bulan Mei hingga Juni 2023 mendatang banyak mendapat sorotan. Salah satunya karena masuknya timnas Israel dalam deretan tim yang akan bertanding pada Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Bali turut menanggapi hal tersebut berdasarkan beberapa catatan penting dan atas pembacaan terhadap realitas di tengah masyarakat.

Ketua Umum DPD IMM Bali, Irfani Maulana menjelaskan bahwa Indonesia dengan tegas dalam pendiriannya untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, serta tetap mendukung berbagai upaya demi kemerdekaan Palestina.

“Apabila timnas Israel hadir di Indonesia, maka secara tidak langsung akan melegitimasi eksistensi dan bentuk penjajahan terhadap Palestina.”

Sikap tersebut juga didukung berbagai elemen masyarakat, Gubernur Provinsi Bali, termasuk juga legislator di DPR, bahkan sejak Republik Indonesia berdiri Ir. Soekarno sudah tegas menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

Selain itu dalam pekan Olahraga sekalipun di zaman Soekarno juga tidak luput dari penolakan bertanding dengan Israel sehingga timnas Indonesia terkena diskualifikasi pada saat itu.

“Perlu digarisbawahi sekaligus menjadi pertanyaan penting pula bahwa Indonesia dengan Israel ini tidak memiliki hubungan diplomatik. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk dengan acara resmi kenegaraan dalam Piala Dunia U-20 tersebut,” ungkap Ketum DPD IMM Bali.

Apabila timnas Israel ini nanti menggunakan VISA Khusus FIFA, maka ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan secara politik. “Eksistensi Negara Indonesia masih kalah dibandingkan organisasi olahraga dunia ini,” imbuhnya.

DPD IMM Bali mencatat, beberapa event olahraga internasional yang dilaksanakan di Indonesia belakangan ini sering kecolongan dengan kamuflase wakil Israel. Pemerintah telah luput dari pengawasan, bahkan cenderung lemah dalam negosiasi dengan asosiasi internasional yang membawahi cabang olahraga tertentu.

Belum lagi dikarenakan Israel masih melakukan penjajahan terhadap rakyat palestina. “Karena itu juga Indonesia dengan tegas secara konstitusi dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD) menyatakan bahwa ’… Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan…’. Jika pemerintah mengabaikan amanat tersebut, maka sama saja dengan mengkhianati konstitusi,” imbuh Irfan.

Selain itu, faktor penjajahan kemanusiaan yang dilakukan Israel ke Palestina, menjadi pertimbangan yang kuat untuk tidak bisa bermain-main dengan hubungan diplomatik ini.

“Kami memandang kehadiran timnas Israel ini adalah bentuk upaya diplomasi atau membuka hubungan antar dua negara. Jadi jelas bukan hanya sekedar sepakbola,” tambahnya lagi.

Pun sama jika kita mau bandingkan dengan berlakunya ketika Rusia dibekukan hak-haknya untuk mengikuti turnamen sepakbola oleh FIFA dan UEFA.
“Maka hal serupa juga perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai dukungan kemanusiaan atas penjajahan di Palestina,” sambung Irfan.

Selaras dengan Sikap Gubernur Bali
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah menyatakan sikap menolak timnas Israel U-20 bertanding di Bali. Hal tersebut juga tertuang dalam surat yang telah dikirim Koster kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

Surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET itu memuat alasan bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan Republik Indonesia. Alasan lainnya adalah tidak adanya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Israel.

“Kami mohon agar Bapak Menpora mengambil kebijakan untuk melarang tim dari Israel ikut bertanding di Bali,” tulis Gubernur Koster dalam surat tersebut.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, DPD IMM Bali secara tegas menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U-20. Serta meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil keputusan terhadap polemik ini.

“Sikap Gubernur Bali patut menjadi teladan, dan tentunya kami siap mengawal keputusan tersebut atas dasar solidaritas kemanusiaan,” tutup Irfani Maulana.