JAKARTA, MENARA62.COM– Dalam menyongsong momentum harkitnas, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengeluarkan maklumat sebagai bentuk pernyataan sikap atas kondisi bangsa belakangan ini.
IMM dalam pernyataan sikap yang dikirimkan oleh Ketua DPP IMM BIDANG HIKMAH Muhammad Solihin S, SH., MH, dari Medan, Sumatera Utara berpandangan bahwa kondisi bangsa pada hari kebangkitan nasional masih sangat memprihatinkan. Masih jauh dari cita-cita bangsa. Ancaman kedaulatan dan perpecahan NKRI seolah mengintai bangsa Indonesia. Provokasi yang diwarnai dengan berita Hoax dan kasus penistaan agama menjadi sumbu pemicu retaknya Bhineka Tunggal Ika.
Masih dalam pernyataan sikap berupa rilis yang dikirmkan kepada redaksi Menara62, IMM juga memandang bahwa kasus penistaan agama pun menjadi persoalan serius yang merusak harmonisasi dalam kebhinekaan. Akhirnya Sudah semestinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiah untuk senantiasa hadir dalam memberikan sumbang saran dalam bentuk resolusi untuk dijadikan rekomendasi bagi pemerintah dan wakil rakyat republik Indonesia.
Keutuhan NKRI menjadi point utama yang harus dijaga, karena bangsa ini lahir dari perjuangan panjang yang melibatkan semua unsur, suku, agama, dan keaneka ragaman yang ada di belantara Tanah Indonesia.
Indonesia jangan sampai merdeka kurang dari seratus persen. Eksplorasi tambang yang merusak ekosistem alam tidak semestinya mendapatkan izin dari pemerintah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiah akan terus hadir dalam mengawal kekayaan alam Indonesia dari ancaman para mafia tambang yang masih berkeliaran di negeri ini.
DPP IMM dan DPD IMM se- Indonesia telah merumuskan Resolusi Untuk Indonesia berdaulat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se Indonesia) menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut:
1. IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.
2. IMM Menolak perizinan Tambang Yang Merusak Alam, Ekosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat Indonesia. (Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia)
4. IMM Mendorong Renegoisasi kontrak karya yang dianggap merugikan Negara.
5. Cabut. PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah
6. Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi (Kek Arun)
7. Nasionalisasi aset Nasional
8. Berikan pendidikan, kesehatan gratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.
9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri.
10. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.
11. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019).
12. Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.
13. IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia.
14. IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan
15. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan
16. IMM Mendorong pemerintah agar mengoptimalkan konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi
17. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tdk sesuai dg Pancasila.
18. IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung kore utk upaya perdamaian dunia.
19. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina
Resolusi ini dirumuskan dalam Rakornas DPP IMM yang dihadiri oleh DPD IMM SE INDONESIA.
