YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan sekitar 70 persen wilayah berupa lautan. Namun ironisnya, kelompok nelayan masih menjadi salah satu komunitas yang paling terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Menyikapi kondisi tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjadikan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai program prioritas nasional.
Komitmen ini disampaikan Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, dalam agenda Sosialisasi Pedoman Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) yang digelar secara daring dari Gedoeng Moehammadijah, Yogyakarta, Kamis (8/1).
Yamin mengajak seluruh elemen Muhammadiyah di berbagai tingkatan untuk memasifkan pembentukan JALAMU sebagai wadah pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir yang disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing wilayah.
“Kita tahu bersama bahwa salah satu program strategis nasional MPM, sesuai hasil Rakernas MPM 2023, adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Yamin.
Ia menyoroti ketimpangan yang masih besar di sektor kelautan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 25 persen angka kemiskinan nasional disumbang oleh keluarga nelayan, meskipun Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat luas.
“Besarnya ketimpangan ini menuntut kita untuk segera bergerak. Karena itu, MPM di semua level diharapkan berderap bersama memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Menurut Yamin, pemberdayaan tidak hanya terbatas pada wilayah pesisir. Upaya peningkatan produksi perikanan juga dapat dilakukan di kawasan non-pesisir, termasuk perkotaan, melalui gerakan urban fishing sebagai bagian dari inovasi pemberdayaan pangan.
JALAMU sebagai Dakwah Pencerahan yang Inklusif
Sementara itu, Anggota Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Muhammadiyah, Muhammad Prima Putra, menjelaskan bahwa JALAMU merupakan bagian dari dakwah pencerahan Muhammadiyah yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri, berdaulat pangan, dan berkelanjutan.
Melalui JALAMU, MPM menargetkan lahirnya konsep Kampung Berkemajuan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Konsep ini bertumpu pada empat pilar utama, yakni sehat, produktif, berjemaah, dan inklusif.
Adapun ruang gerak JALAMU meliputi empat ranah kerja strategis. Pertama, ranah ekonomi melalui pembentukan koperasi nelayan. Kedua, ranah lingkungan dengan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. Ketiga, ranah edukasi melalui pengembangan sekolah perempuan pesisir. Keempat, ranah teknologi dengan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan serta pemasaran hasil perikanan.
“Kami di tingkat pusat tidak ingin mengambil peran terlalu besar. Justru MPM wilayah, daerah, cabang, hingga ranting diharapkan menjadi motor penggerak utama pemberdayaan nelayan sesuai konteks lokal,” kata Prima.
Meski bernama Jamaah Nelayan Muhammadiyah, keanggotaan JALAMU bersifat inklusif. Selain nelayan dan masyarakat pesisir, akademisi, pedagang ikan, pakar kelautan, hingga pemerhati lingkungan juga dapat bergabung.
Dengan masifikasi JALAMU, MPM PP Muhammadiyah berharap pemberdayaan nelayan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur, berkelanjutan, dan mampu mengangkat martabat nelayan sebagai pilar utama Indonesia sebagai negara maritim. (*)
