JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Kesehatan RI dan UNICEF menandatangani perjanjian kerjasama guna pengadaan vaksin dengan harga terjangkau, di Auditorium Siwabessy, Kementerian Kesehatan, Rabu (16/9/2020). Perjanjian kerjasama tersebut meliputi pengajuan, pembayaran, dan pengiriman vaksin Covid-19.
Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan penandatanganan kerjasama tersebut merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya dengan UNICEF tahun 2004. MoU tersebut mengatur proses pengadaan barang dan jasa melalui UNICEF yang diharapkan dapat memperlancar pemberian produk kesehatan esensial untuk masyarakat Indonesia.
Pengadaan dan pembelian vaksin akan dilakukan melalui Supply Division UNICEF yang berkedudukan di Copenhagen, Denmark. Melalui divisi tersebut UNICEF dimungkinkan untuk melakukan pemesanan vaksin dengan jumlah yang besar dengan harga yang lebih rendah, sehingga akan terjadi penghematan yang signifikan.
“Kemitraan ini akan memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate vaksin (PCV) dengan harga 1/3 dari harga pasar saat ini. Jika diukur secara nasional, hal ini dapat mencegah hampir 10.000 kematian anak setiap tahun,” kata Debora Comini, Perwakilan UNICEF Indonesia.
Comini menjabarkan bahwa kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19. Kasus terkonfirmasi yang terus meningkat serta menempatkan negara dengan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara, maka penting bagi Indonesia untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap obat-obatan dan vaksin baru.
Ia menilai kedepan, banyak negara yang berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dan obat di wilayahnya. Untuk itu, melalui perjanjian kerja sama ini, ia menyakini Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan termasuk penurunan harga vaksin dan obat serta menjalin kerja sama pengembangan vaksin antara produsen dalam negeri Indonesia (Biofarma) dan UNICEF.
“Sementara kami sangat menantikan vaksin COVID-19, kami harus ingat untuk fokus pada hal-hal dasar. Imunisasi rutin untuk anak-anak, rantai pasokan yang kuat, petugas kesehatan terlatih dan masyarakat yang sadar akan manfaatnya. Ini adalah dasar yang tidak boleh kita lupakan,” kata Comini.
Menkes Terawan Agus Putranto dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengusahakan akses vaksin Covid-19, dengan berbagai skema. Melalui Covid-19 global vaccine access facility (COVAX Facility), Covid-19 tools accelerator (ACT) yang dipimpin bersama oleh CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), GAVI Aliansi Vaksin dan WHO untuk bekerja sama dalam pengadaan vaksin.
“Peran UNICEF dalam rencana COVAX Facility ini sangat penting guna memastikan setiap negara, termasuk Indonesia memiliki akses yang aman, cepat dan merata terhadap vaksin covid 19, apabila vaksin sudah ditetapkan dan diproduksi,” ujar Terawan.
UNICEF dan mitra-nya lanjut Terawan berkomitmen terhadap negara-negara yang telah bergabung dalam COVAX termasuk Indonesia, untuk mengadakan dan memberikan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif secara cepat dan dalam skala besar.
Menkes berharap, dengan terjalinnya kerja sama tersebut dapat mempercepat pengendalian COVID-19 tak hanya Indonesia namun juga dunia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa sejak awal pandemi, Indonesia konsisten untuk menyuarakan pentingnya akses vaksin yang setara, aman dengan harga terjangkau melalui kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator – COVAX Facility.
Menlu menjelaskan Indonesia masuk kategori Advanced Market Commitment (AMC) pada COVAX Facility. Dengan masuknya Indonesia pada COVAX Facility, maka Indonesia mendapatkan jaminan akses terhadap vaksin COVID-19 yang terjangkau dan berkualitas untuk 20% populasi beresiko pada akhir 2021. Hingga kini pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan GAVI dan COVAX Facility guna mengetahui waktu persediaan vaksin dan harganya.
“Indonesia akan mendapatkan vaksin 20% dari total keseluruhan penduduk yang ada. Nanti juga akan ada bantuan keringanan finansial melalui mekanisme ODA (Official Development Assistance). Diharapkan vaksin dengan mekanisme ODA ini akan lebih murah dibanding dengan mekanisme lain,” kata Retno.
Vaksin melalui jalur multilateral itu sendiri diprediksi akan tersedia pada tahun 2021.
“Kami akan terus berikhtiar baik melalui jangka pendek yaitu jalur multilateral, dan jangka panjang yaitu kemandirian vaksin dengan pengembangan vaksin merah putih,” tutup Retno.
){kind=link}