Papua Barat Daya – Keputusan Partai Golkar untuk mengalihkan dukungan dari Lamberth Jitmau ke Bernard Sagrim sebagai penerima B1-KWK untuk Pilgub Papua Barat Daya telah memicu gelombang penolakan yang luas di kalangan masyarakat dan simpatisan partai. Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai langkah yang keliru, yang dapat merugikan Golkar di daerah tersebut.
Lamberth Jitmau, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam memimpin Papua Barat Daya, terutama dalam perannya sebagai mantan Walikota Sorong dan Ketua Tim Percepatan Pemekaran DOB Papua Barat Daya, telah menjadi simbol harapan bagi masyarakat. Ketika DPP Golkar memutuskan untuk mendukung Bernard Sagrim, banyak yang merasa dikhianati.
Penolakan terhadap Bernard Sagrim bukan tanpa alasan. Sejumlah kritik tajam dilontarkan oleh berbagai kalangan yang menilai bahwa keputusan DPP Golkar ini tidak mempertimbangkan realitas politik dan aspirasi masyarakat di Papua Barat Daya. Antonius K, seorang tokoh masyarakat setempat, menyuarakan keprihatinannya, “DPP telah menghancurkan Partai Golkar di Papua Barat Daya dengan memberikan rekomendasi kepada Bernard Sagrim. Ukuran apa yang digunakan DPP? Ini adalah keputusan yang salah dan bisa merugikan Golkar di sini.”
Ada beberapa alasan utama yang melatarbelakangi penolakan ini:
- Kekalahan Bernard Sagrim di Pileg: Dalam pemilihan legislatif sebelumnya, Bernard Sagrim mengalami kekalahan, menunjukkan lemahnya dukungan masyarakat terhadapnya.
- Catatan Korupsi: Bernard Sagrim memiliki rekam jejak sebagai mantan koruptor, yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai partai dan ekspektasi masyarakat untuk pemimpin yang bersih dan berintegritas.
- Hubungan Keluarga dalam Politik: Bernard Sagrim juga dinilai memiliki konflik kepentingan, di mana adik kandungnya maju sebagai calon walikota dari Partai NasDem, sementara anak kandungnya berada di PDIP. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang loyalitas politik dan potensi benturan kepentingan.
Di sisi lain, para pendukung Lamberth Jitmau mempertanyakan alasan DPP Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Lamberth, padahal ia memiliki rekam jejak yang kuat dan telah berkontribusi besar bagi kemenangan Golkar di Papua Barat Daya:
- Kepemimpinan Lamberth Jitmau Selama 15 Tahun: Lamberth telah memimpin Golkar selama 15 tahun dan berhasil membawa partai ini menjadi pemenang baik dalam Pileg maupun Pilkada di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
- Kemenangan di Pilpres dan Pilkada: Di bawah kepemimpinannya, Golkar berhasil memenangkan Pilpres dan juga mengamankan posisi Ketua DPRD di Papua Barat Daya.
- Dedikasi sebagai Ketua DPD Golkar: Sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, Lamberth Jitmau telah membawa partai ini ke puncak kejayaan, menjadikannya sebagai kekuatan politik utama di daerah tersebut.
Reaksi keras dari berbagai kalangan ini menunjukkan betapa kuatnya dukungan masyarakat Papua Barat Daya terhadap Lamberth Jitmau dan betapa besar kekecewaan mereka terhadap keputusan DPP Golkar. Penolakan terhadap Bernard Sagrim tidak hanya didasarkan pada perbedaan politik, tetapi juga pada keyakinan bahwa Golkar sedang mengabaikan potensi terbaik mereka untuk memimpin daerah ini menuju kemajuan.
Sementara itu, Bernard Sagrim menghadapi tantangan berat untuk memenangkan hati masyarakat yang merasa kecewa dengan pengalihan dukungan tersebut. Dengan situasi yang memanas ini, masa depan politik di Papua Barat Daya masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian.