JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sampaikan sejumlah capaian kerja selama 4 tahun kabinet kerja berlangsung. Mulai dari keberhasila Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi pendidikan SMK, peningkatan kualitas guru hingga program afirmasi pendidikan untuk wilayah Papua.
Dalam paparan yang disampaikan pada Forum Merdeka Barat di kantor Sekretariat Negara, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan PIP yang dilaksanakan 4 tahun terakhir ini berhasil memperluas akses pendidikan anak-anak baik formal maupun nonformal. Program tersebut juga terbukti meningkatkan harapan lama sekolah pada semua jenjang pendidikan.
“Kita sudah alokasikan anggaran untuk PIP totak Rp35,7 triliun,” kata Mendikbud, Selasa (23/10).
Jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan, dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017).
Data pokok pendidikan (Dapodik) lanjut Mendikbud, mencatat peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, sebelumnya dari 74,26 (2014) menjadi 82,84 (2017). Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 (2014) menjadi 60,37 (2017). Tercatat sebanyak 1.407.433 peserta didik lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1.300.521 dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Upaya pemerintah dalam penuntasan buta aksara jelas Mendikbud juga menunjukkan hasil menggembirakan. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun yang buta aksara pada tahun 2017 tersisa 2,07 persen. Sebelumnya di tahun 2015, jumlah penduduk yang buta aksara masih sejumlah 3,56 persen.
Peningkatan mutu pendidikan melalui ujian nasional juga terus ditingkatkan. Melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK), pemerintah mendorong penyelenggaraan evaluasi yang semakin transparan, efisien, serta berintegritas. Pada tahun 2018, sebanyak 78 persen atau sekitar 6,28 juta peserta didik mengikuti UNBK. Meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 49 persen.
SMK Terus Diperkuat
Langkah pemerintah melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan terus menunjukkan hasil positif. Saat ini 2.700 SMK telah menjalin kerja sama erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Pemerintah mengubah arah pengembangan SMK, dari supply driven menjadi demand driven, sesuai dengan kebutuhan industri. Industrinya kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran,” kata Muhadjir.
Pemerintah juga telah membangun rintisan SMK yang mendukung program prioritas nasional, di antaranya 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 136 SMK dengan jurusan keahlian Pariwisata.
Selama dua tahun terakhir, Kemendikbud terus mendorong hadirnya techno park di SMK. Sebanyak 560 SMK telah berhasil merevitalisasi teaching factory-nya sehingga mampu menghasilkan produk-produk dengan standar industri.
Pembenahan Kualitas Guru
Selama dua tahun terakhir, 6.077 guru normatif dan adaptif telah mengikuti pendidikan keahlian ganda agar dapat menjadi guru produktif. Pemerintah juga telah memberikan tunjangan profesi kepada 210.269 guru non-PNS, dan tunjangan khusus kepada 23.751 guru non-PNS.
“Pemberian sertifikasi profesi juga semakin meningkat. Pada tahun 2017, pemerintah telah menyertifikasi 1.7 juta,” tutur Mendikbud.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyederhanakan proses pelayanan administrasi para guru. Melalui aplikasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan (Takola GTK) yang dikembangkan, guru semakin mudah untuk mengetahui status sertifikasi profesi, perkembangan proses penerbitan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dan golongan, status inpassing, serta proses pencairan tunjangan.
Afirmasi Pendidikan Papua dan Papua Barat
Dukungan pada peningkatan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat terus dilakukan dengan memberikan afirmasi penyediaan fasilitas pendidikan dan beasiswa pendidikan menengah (Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM). Setiap tahun, 500 siswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat berkesempatan melanjutkan pendidikan menengahnya di sekolah daerah dengan standar kualitas pendidikan yang baik.
Angka Partisipasi Kasar pada pendidikan menengah di Papua dan Papua Barat terus meningkat. Data pokok pendidikan menunjukkan APK untuk SMA/SMK di Papua yang sebelumnya 47,96 (2015), meningkat menjadi 53,06 (2017). Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di Papua Barat, dari 76,55 (2015), menjadi 83,88 (2017).
Sejak tahun 2010 Kemendikbud telah melaksanakan program PMT-AS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah). Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi siswa TK dan SD terutama di daerah terpencil. Pemberian makanan tambahan ini dimaksudkan untuk memenuhi 10-20 persen kebutuhan kalori dan protein siswa. Sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), Kemendikbud menyempurnakan program PMT-AS menjadi Program Gizi Anak Sekolah (Progas).
Pada tahun 2018 ini Kemendikbud menargetkan 100.136 siswa sekolah di 64 kabupaten/kota mendapatkan manfaat dari Progas. Program ini juga memasukkan pendidikan gizi untuk para guru agar nantinya mampu menyampaikan pendidikan gizi seimbang kepada siswa.
