JAKARTA, MENARA62.COM — Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) menyelenggarakan Webinar Series bertajuk Islamic Political Economy. Pada edisi perdananya, Kamis (7/5/2020), mengangkat tema yakni Visi Ekonomi Syariah Menuju Era Super Riba Pasca Digitalisasi Currency.
Hadir sebagai pembicara Dr. Eng. Saiful Anwar, S.E. Ak. M.Si. CA., selaku Direktur Program Pascasarjana ITB-AD dan Dosen Program Pascasarjana S2-Keuangan Syariah ITB-AD. Sementara yang bertindak sebagai moderator adalah Suparman Kadamin yang merupakan Mahasiswa Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IM) DKI Jakarta.
Menurut Saiful Anwar, visi ekonomi syariah pada era super riba, salah satunya harus berfokus merubah perilaku ekonomi Umat. Dari konsumsi menjadi investasi dan produksi.
“Menahan diri untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak perlu atau memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan semata, harus menjadi fokus ekonomi syariah guna merubah ekonomi tamak menjadi ekonomi keadilan,” ujarnya.
Berikutnya, Anggota Audit di BRI Syariah ini menjelaskan visi kedua yaitu menguatkan charity atau memperkuat semangat sedekah. Lebih lanjut, visi ketiga, Saiful Anwar mengatakan yaitu menguatkan Islamic Social Finance dengan memperkuat Lembaga Wakaf.
Pada kesempatan tersebut, Saiful Anwar mengungkapkan alasannya, mengapa ia menyebut hal ini sebagai era super riba. Menurutnya, dengan semakin meningkatnya trend uang digital, masyarakat menjadi sulit untuk bertahan untuk tidak konsumtif karena makin tidak jelasnya jarak antara pasar dengan penyelenggara transaksi keuangan yang biasanya akan menjadi peluang masuknya tawaran kredit ribawi.
“Saya menyebut ini sebagai era super ribawi, karena pada era ini semua orang tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Jika nanti digital currency diberlakukan, tawaran ribawi akan masuk ke waktu dan ranah paling privat setiap muslim,” ungkap Saiful Anwar dengan penuh keprihatinan. (*)
 menyelenggarakan Webinar Series bertajuk Islamic Political Economy.){kind=link}