Dulu, kata sejarah, Muhammadiyah ditopang oleh kelas menengah terdidik: guru, pedagang, profesional, dan intelektual. Mereka bukan hanya menyumbang, tetapi juga menanggung. Yakni menanggung amal usaha dengan rasa memiliki dan kepercayaan penuh. Iuran, infak, dan wakaf bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ekspresi ideologis.
Kini, kisah itu terdengar seperti nostalgia.
Di lapangan, realitas warga Muhammadiyah menunjukkan pergeseran yang nyata. Rata-rata anggota perlahan tapi pasti bergeser menjadi kelas menengah ke bawah. Buktinya sederhana, bahkan banal: biaya pembuatan KTAM lama sebesar Rp25 ribu saja, di sejumlah daerah, diperkirakan sebanyak 35–50 persen anggota tidak mampu. Ketika tarif pembuatan KTAM naik menjadi Rp50 ribu, sebagian bukan hanya mengelus dada—mereka menghilang dari sistem.
Ironinya, ikatan ideologis warga Persyarikatan tetap kuat, tetapi dompet mereka tidak ikut berjamaah. Akibatnya, terjadi paradoks yang menyakitkan: warga Muhammadiyah yang paling setia justru tidak mampu mengakses sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sementara itu, masyarakat umum kelas atas dengan mudah memilih sekolah-sekolah baru yang menawarkan gedung mentereng, pendingin ruangan, janji mutu akademik, dan spiritualitas versi premium. Lengkap. Tinggal valet parkir.
Masalahnya tidak berhenti di sana.
Ketika dilakukan mutasi ke sistem KTAM baru, muncul suara serempak nan syahdu dari bawah:
“ Pak, minta pemutihan iuran ya?”
Rata-rata tagihan yang muncul tidak kecil—sekitar Rp1,25 juta. Pada saat yang sama, di tingkat pimpinan wilayah, iuran justru sudah dibayar lunas, bahkan ada yang dibayarkan sekaligus untuk satu periode kepemimpinan. Ibarat zakat fitrah dibayar sampai anak cucu. Di sinilah kegelisahan klasik itu muncul kembali: iuran anggota ini sebenarnya sedang menguatkan siapa?
Sebab, di dunia nyata—di luar sistem dan dashboard —beribu guru Muhammadiyah menjalani hidup yang jauh dari kata berkemajuan. Sepulang mengajar murid-muridnya, mereka mengojek demi menutup kebutuhan keluarga. Honor mengajar tidak pernah cukup. Mereka berdakwah dan mengajar di pagi hari, lalu berdamai dengan algoritma aplikasi ojek di sore hari.
Sementara itu, sebagian muridnya yang dulu dibina dengan penuh idealisme kini hidup nyaman di Ibu Kota. Mereka tertawa-tawa menikmati secangkir kopi dan beberapa potong sweet potato yang harganya lebih mahal daripada upah sang guru selama sebulan. Lebih pedih lagi, sebagian dari mereka yang dahulu diajak masuk Muhammadiyah dengan penuh harap, kini kerap lupa membayar iuran.
Sangat menyedihkan, kawan.
Padahal, di tingkat pimpinan wilayah, ada kegelisahan yang sama kerasnya. Seorang kolega di PWM Jawa Tengah pernah mengatakan kepada saya, bahwa hanya sedikit pimpinan yang berani menyampaikan kritik terbuka soal iuran anggota. Pimpinan Wilayah yang berani itu adalah Ustadz Zainul Muslimun, Bendahara PWM Jawa Timur. Beliau berkali-kali mengemukakan potensi konsolidasi dana iuran anggota Muhammadiyah yang secara matematis bisa mencapai Rp7,8 triliun per tahun.
Hitungannya sederhana. Berdasarkan rilis Kementerian Agama tahun 2019 dan data lembaga survei, jumlah anggota Muhammadiyah diperkirakan sekitar 65 juta orang. Jika setiap anggota membayar iuran Rp10.000 per bulan, maka dalam setahun terkumpul Rp7,8 triliun. Angka yang—jika benar-benar terkonsolidasi—bisa menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang luar biasa.
Elit PP Muhammadiyah hanya bisa membayangkan “keindahan” iuran. Dan ternyata anak-anak mudalah yang berhasil membangun sistem pendataan anggota Muhammadiyah. Mereka berpikir keras mewujudkan impian besar terbangunnya sistem pendataan anggota bersama tim LabMu MPI PP Muhammadiyah. Kita patut mengapresiasinya dengan penuh penghargaan.
Namun persoalannya bukan pada besarnya potensi, melainkan pada cara memandang dan mengelola anggota. Kita terlalu sering memulai dari angka besar, target nasional, dan proyeksi fantastis, tetapi lupa bahwa iuran dibayar oleh manusia konkret dengan kondisi ekonomi yang sangat beragam. Kita sibuk membangun sistem yang rapi, tetapi lupa membangun empati struktural.
Padahal, data yang ada sendiri menunjukkan betapa rapuhnya basis ini. Hingga Kamis sore, 5 Desember 2024, jumlah anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang terdata sekitar 1.595.888 orang—itu pun belum dikurangi pemegang KTAM yang telah wafat. Jauh dari angka jutaan yang sering dibicarakan.
Data nasional resmi yang menyatakan berapa total anggota Muhammadiyah yang sudah teregistrasi melalui KTAM/e-KTAM per tanggal 2026 belum tersedia. Sampai sekarang, laporan yang ada baru berupa angka penambahan anggota baru di tingkat regional. Misalnya Jawa Tengah ada tambahan 10.856 anggota dalam periode tertentu, tetapi belum ada total kumulatif skala nasional yang dirilis secara resmi. Saya mencoba menelusuri dan bertanya kepada seorang kawan yang terlibat sebagai punggawa LabMu MPI PP Muhammadiyah. Namun, belum ada jawaban pasti yang memuaskan.
Maka, fokus pada pencetakan KTAM tetap harus didorong secara masif: dari 30 kartu per hari menjadi 150. Bahkan ditargetkan ribuan per hari. Demi mengejar jutaan anggota hingga akhir periode kepemimpinan 2027 yang akan datang.
Tujuannya mulia: membangun marwah organisasi, memperkuat posisi ekonomi dan politik, serta memastikan basis dakwah yang jelas. Namun pertanyaannya tetap sama: apakah sistem ini cukup manusiawi untuk menampung realitas warga di akar rumput?
Karena di Ranting-lah kenyataan itu hidup. Ranting tahu siapa yang rumahnya bocor, siapa yang anaknya putus sekolah, dan siapa yang kalau diminta membayar iuran justru perlu dibayari. Server hanya tahu angka tunggakan. Ranting tahu kisah hidup di baliknya.
Itulah sebabnya banyak yang berpendapat: iuran anggota seharusnya berbasis Ranting dan Cabang. Tidak perlu ada persentase yang rigid ke Daerah, Wilayah, apalagi Pusat. Biarkan Ranting menjadi episentrum pengelolaan iuran, karena di sanalah dakwah berlangsung dengan wajah manusia.
Dengan model ini, iuran tidak lagi menjadi instrumen seleksi. Melainkan sarana konsolidasi ideologis. Dakwah menjadi hidup, keanggotaan tetap inklusif, dan Muhammadiyah tidak berubah menjadi organisasi ideologis berbasis saldo rekening.
Jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak pada situasi ironis: Muhammadiyah memiliki data yang sangat rapi, sistem yang sangat modern, dan angka yang sangat gagah—tetapi kehilangan warga yang paling setia karena tersandung di loket pembayaran.
Dan itu tragis.
Sebab Muhammadiyah lahir untuk memuliakan manusia, bukan menyeleksi warga lewat struk pembayaran iuran…
Penulis: Qosdus Sabil (Anggota Muhammadiyah Biasa dengan KTAM Lama No: 781.410)
Ciputat, Kamis sore: 17 Sya’ban 1447/5 Desember 2026, Jam 17.17 WIB
