JAKARTA, MENARA62.COM – Kementerian Kesehatan hentikan sementara kampanye imunisasi campak dan rubella. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi sejumlah organisasi kedokteran seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI).
Meski kampanye dihentikan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemenkes dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengatakan layanan imunisasi campak dan rubella tetap dilanjutkan.
“Statement kampanye campak dan rubella atas saran IDAI, Komnas KIPI, kita hentikan. Tapi layanan imunisasi untuk campak dan rubella tetap dilanjutkan sebagai bagian dari pelayanan,” kata dr. Anung seperti dikutip dari laman sehatnegeriku, Rabu (9/1).
Esensi dari rekomendasi tersebut adalah masuknya imunisasi campak-rubella ke kegiatan imunisasi rutin lengkap.
Terkait belum tercapainya target imunisasi di luar Jawa, Anung menegaskan perlu menguatkan surveilans penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Hasil cakupan di Jawa tampak menunjukkan kasus campak – rubella menurun jauh setelah mencapai 100 persen pada 2017.
“Tapi untuk meningkatkan cakupan yang di luar Jawa, surveilans PD3I harus ditingkatkan. Kami sekarang melakukan pemetaan risiko wilayah atau potensi wilayah yang perlu diwaspadai terjadinya PD3I. Variabelnya secara makro mencakup target imunisasi, kegiatan laporan surveilans, dan pelaporan surveilans pasif di RS,” ucap dr. Anung.
Lebih lanjut dr. Anung menjelaskan pelaporan pasif di RS bukan hanya soal cakupan, tapi soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di rumah sakit. Hal ini harus dicermati karena congenital rubella syndrome misalnya, perlu perhatian dari beberapa dokter spesialis, yakni spesialis mata, THT, dan spesialis jantung untuk memastikan diagnosis bahwa seorang anak terkena congenital rubella syndrome.
“Karena belum semua RS di tingkat kabupaten/kota mempunyai 3 spesialis ini, inilah yang jadi tantangan kami ke depan dalam mengamati atau meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan karena anak tidak diimunisasi,” katanya.
Dalam 6 bulan ke depan, dr. Anung mengharapkan akan ada data yang dapat diolah dari berbagai hal yang berkaitan dengan imunisasi, surveilans, dan risiko di lapangan saat dilakukan kampanye campak-rubella selama 2 tahun terkahir.
“Harapannya di akhir 2019 semua jenis cakupan imunisasi di atas 95 persen perkabupaten/kota di Indonesia,” kata dr. Anung.
Anung mengakui setelah melakukan kampanye imunisasi campak dan rubella sejak 2017-2018, hasilnya cakupan imunisasi tersebut secara keseluruhan di Indonesia mencapai 87, 33%.
“Kalau (cakupan imunisasi) keseluruhan Jawa dan luar Jawa maka sesungguhnya capaian imunisasi di atas 80 persen atau 87, 33 persen,” kata dr. Anung.
Data cakupan imunisasi campak dan rubella itu sifatnya dinamis. Artinya, Kemenkes masih menerima laporan cakupan imunisasi dari daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat P2P pada 15 Januari 2018 kasus campak dan rubella (Januari hingga Juli 2017) terbilang tinggi,. Setelah dilakukan imunisasi, jumlah kasus campak dan rubella menurun drastis.
Sebagai contoh pada Januari dan Juli 2017, kasus campak di Januari mencapai 449 orang, dan rubella mencapai 147 orang. Selain itu, kasus campak pada Juli 2017 mencapai 98 orang dan rubella mencapai 143 orang.
Kemudian penurunan kasus terjadi pada Agustus hingga Desember. Misalnya pada Agustus, kasus campak mencapai 52 orang dan rubella 34 orang, sementara pada Desember kasus campak hanya 6 orang dan rubella hanya 3 orang.
“WHO apresiasi capaian tersebut. Secara totalitas untuk Indonesia meski belum 95%, tapi dalam periode 2 tahun mencapai 87,33 persen patut diapresiasi,” kata dr. Anung.
Sayangnya, cakupan imunisasi di luar Jawa keseluruhan baru mencapai 72,79 %. Bahkan secara rinci masih ada provinsi dengan cakupan kurang dari 50 %, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.
“Tetap kami masih ada 71 kabupaten/kota yang cakupannya di bawah 50 persen, yang paling rendah adalah Provinsi Aceh,” katanya.
Untuk meningkatkan cakupan imunisasi campak dan rubella di luar Jawa, Kemenkes meminta kepala daerah yang wilayah cakupan imunisasinya rendah untuk lebih meningkatkan lagi upaya cakupan imunisasi. Selain itu, dilakukan juga penguatan surveilan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
